Penyaluran BSU Ketenagakerjaan Tahun 2022 Disebut Timbulkan Kesenjangan, Ombudsman Ungkap Faktanya

Validasi kepesertaan berbasis NIK juga masih menjadi masalah.

Sehingga, dalam tingkat tata kelolanya, yang menjadi catatan Ombudsman, pemerintah perlu memastikan kemampuan para penyedia atau pengelola data maupun para distributor untuk penyaluran bantuan tersebut.

“Termasuk kepada para pekerja yang diwajibkan untuk membuka rekening di bank Himbara, solusinya kan akan dibukakan rekening kolektif, yang ini kan juga jadi persoalan ketika aktivasinya tidak jalan,” kata Robert.

“Jadi ada isu-isu yang sifatnya substantif dan ada isu yang sifatnya teknis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal penyaluran BSU,” lanjutnya.

Ia berharap kedua isu tersebut menjadi perhatian pemerintah, agar penyaluran BSU Ketenagakerjaan makin luas penerima manfaatnya, makin mudah diakses bagi yang berhak menerima, dan tepat sasaran.

“Harapan kita, ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan buruh, dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ombudsman RI: Ada Kesenjangan Dalam Penyaluran BSU Ketenagakerjaan Tahun 2022.