Berita Palembang

Emak-emak Millenial Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Bersama HMI dan FUKB Aksi Damai ke DPRD Sumsel

Emak-emak millenial tolak presiden 3 periode, bersama HMI dan FUKB aksi damai ke DPRD Sumsel.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Emak-emak millenial tolak jabatan presiden 3 periode, bersama HMI dan FUKB aksi damai ke DPRD Sumsel, Kamis (21/4/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Emak-emak millenial tolak jabatan presiden 3 periode, bersama HMI dan FUKB aksi damai ke DPRD Sumsel.

Massa berjumlah puluhan orang ini terdiri dari unsur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Umat Peduli Keadilan (FUKB), Kamis (21/4/2022) datangi gedung DPRD Sumsel. Ikut juga emak-emak millenial.

Kedatangan rombongan diketuai Ustad Umar Said untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Rombongan diterima Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli, di ruang Banggar.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang diharapkan bisa disampaikan dan diteruskan ke pemerintah RI pusat.

Ketujuh tuntutan yang dibacakan Eeng, perwakilan emak-emak antara lain, mendesak dan menuntut Wakil Rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

"Contohnya, wacana Presiden 3 Periode dimana kita ketahui hampir di seluruh pelosok negeri, menginginkan Perubahan Kepemimpinan di negara ini," katanya.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut Wakil Rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan oleh Masyarakat/Rakyat ataupun Mahasiswa, dari berbagai daerah diseluruh Indonesia dari tanggal 28 Maret 2022, hingga 11 April 2022 yang lalu.

Ketiga, mendesak dan Menuntut Wakil Rakyat untuk tidak menghianati Konstitusi dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 45, dan bersikap Tegas menolak Penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden 3 (tiga) periode.

"Mendesak dan menuntut Pemerintah melalui Wakil Rakyat, untuk menurunkan Harga BBM dan Menolak diberlakukannya pajak untuk rakyat," paparnya.

Kemudian, mendesak dan menuntut Pemerintah melalui Wakil Rakyat untuk menurunkan harga Bahan Pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 / 2022.

"Mendesak dan menuntut Pemerintah melalui Wakil Rakyat untuk menjamin ketersediaan Bahan Pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 / 2022," ujarnya.

Mereka juga meminta dan menuntut wakil rakyat, untuk mensikapi semua kegaduhan negeri ini yang tujuannya untuk memecah belah ummat, dengan maraknya Penista Agama yang selama ini seolah-olah kebal hukum dan tidak ada tindak lanjut atas Penghinaan mereka dalam hal ini terhadap Agama Islam.

Sebelumnya, ustad Idasril, menyampaikan agar aspirasi mereka dapat disampaikan ke DPR RI. Dia meminta kebijakan yang tidak perpihak pada umat. Seperti minyak goreng.

"Sumsel kaya tapi harga mahal, Arab Saudi sendiri yang kaya minyak bumi tapi murah sekali. Pemerintahan kita dapat dikatakan salah urus, dulu BBM, naik Rp 100 sampe Rp 200, rakyat sudah pusing. Tapi sekarang belum selesai beban masyarakat ditambah kenaikkan harga yang luar biasa. Kita berharap pemerintah berikan amanah untuk urus dan atur tata niaga pastikan bahan pokok tersedia," harapnya.

Ditambahkannya, apa yang jadi keinginan masyarakat luas bisa terpenuhi, dan FUPK mendesak dan sampaikan aspirasi.

"Mengenai presiden 3 periode kita tolak, dan orang yang mendengungkan adalah orang yang makar terhadap negara, karena tidak sesuai konstitusi. Tidak ada perpanjangan jabatan presiden dengan dalil apapun, karena negara kita sakit dan banyak kebijakan yg harus dikoreksi," tegasnya.

Baca juga: Siswi SMK Dibegal di Desa Burai OI, Sempat Dibuang ke Sungai, Pelaku Pakai Motor Gerobak

Senada juga disampaikan ustad Umar, ia berharap masyarakat dapat menyampaikan aapirasi mereka terutama mahasiswa.

Diwaktu yang sama juga, sejumlah perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palembang melakukan hal yang sama, menyampaikan aspirasi ke perwakilan DPRD Sumsel.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, apa yang menjadi keinginan FKUB maupun HMI sejauh ini akan disampaikan kepada DPR RI.

"Akan kita sampaikan, sehingga aspirasi dari sekitar 8,6 juta warga Sumsel dapat terwakili di senayan," tukas Syaiful.

Sementara itu, adanya rencana aksi demo besar- besaran membuat pihak keamanan kembali menjaga gedung DPRD. Namun setelah dinanti massa yang datang menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved