Liputan Khusus Tribun Sumsel

Vaksin Booster Syarat Mudik, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik Unsri MH Thamrin

Kebijakan pemerintah booster sebagai salah satu syarat mudik terkesan mendadak. Hal ini diulas Pengamat Kebijakan Publik Unsri MH Thamrin.

Editor: Vanda Rosetiati
DOK TRIBUN SUMSEL
Kebijakan pemerintah booster sebagai salah satu syarat mudik terkesan mendadak. Hal ini diulas Pengamat Kebijakan Publik Unsri MH Thamrin. 

Kebijakan vaksinasi dosis ke-3 sebagai upaya untuk memperkuat imunitas seharusnya tidak dianggap sebagai solusi penghapusan tes covid-19.

Karena dengan tiadanya tes covid-19 berarti kita mengurangi kendali terhadap upaya deteksi keberadaan virus yang berarti diperlukan upaya penguatan di sisi kendali penyakit melalui kebijakan penguatan surveilans dan disiplin penegakan protokol kesehatan.

Jika tidak, maka vaksin semata tidaklah cukup untuk mengurangi potensi ancaman penigkatan kasus.

Terakhir, pemerintah hendaknya memberikan penjelasan secara baik terhadap beberapa kebijakan yang berubah dengan cepat sehingga dapat meyakinkan publik terhadap maksud kebijakan tersebut.

Jangan sebaliknya, menimbulkan kesan ketergesaan yang potensial memunculkan anggapan bermacam-macam dari publik terhadap makna di balik kebijakan tersebut. Hal ini juga potensial dapat menurunkan kepercayaan publik termasuk dalam disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah untuk memerangi pandemi ini.

Suatu kebijakan yang baik, hendaknya berangkat dari permasalahan yang tepat dan dapat diterima (acceptable) oleh publik secara umum termasuk solusi untuk permasalahan tersebut.

Jika tidak, maka akan muncul keraguan ataupun syakwasangka dari publik terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat mengancam efektivitasnya. (gra)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved