Hanya Gertakan, Jokowi Disebut Tak Berani Reshuffle Menteri yang Banyak Impor, P3S Beri Bukti

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan,  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri. Karena kata Presiden ia menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.

Jokowi mengatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian, Pemda dan BUMN. Menurut Presiden pengawasan saat ini sangat mudah dan dapat dengan mudah diketahui.

"Saya minta semua ini betul-betul diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai dilapangan dilihat betul, ini (misalnya) ada alat kesehatan ini lari ke mana  oh ke provinsi a, oh ke kabupaten b, oh ke kota c, oh ke kementerian e, ya kelihatan semua, sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," katanya.

Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. presiden meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

'"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya engga banyak banyak saja sampai Mei," pungkas Presiden.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Banyak Impor Dinilai Hanya Gertakan Sementara.