Berita Nasional
DPR RI Sebut Pemerintah Lemah Usai HET Minyak Goreng Dicabut 'Wibawa Pemerintah Jatuh'
Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Harga minyak goreng kini menjadi perhatian.
Selain itu, sebagai salah satu kebutuhan pokok.
Nyatanya, kini minyak goreng sulit untuk didapatkan.
Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan Pemerintah gagal mengendalikan harga dan pasokan, tetapi juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar.
Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir.
“Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujar Amin, Rabu (16/3/2022).
Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Sebab, dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan tujuh aturan terkait CPO dan minyak goreng ini, namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik.
“Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” kata Amin.
Agar permasalahan ini terurai, Amin mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas.
Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) atau minyak goreng ke luar negeri.
“Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” papar Amin.
Amin mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET, pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar.