Berita Lubuklinggau

Wakil Wali Kota Lubuklinggau Pimpin Rapat FPD-LPD Penyempurnaan RKPD 2023

Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar memimpin rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD-LPD), Kamis (10/3/2022).

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Diskominfo Kota Lubuklinggau
Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda, HA Rahman Sani memimpin rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD-LPD) untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Op Room Moneng Sepati, Lt 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Kamis (10/3/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU- Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda, HA Rahman Sani memimpin rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD-LPD) untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Op Room Moneng Sepati, Lt 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Kamis (10/3/2022).

Dalam arahannya, Wawako meminta PAD harus ditingkatkan secara riel agar target 2023 tercapai. Kemudian perlu sinkronisasi kegiatan OPD dan dana kegiatannya. 

Direncanakan, sarana prasarana jalan dalam wilayah Kota Lubuklinggau akan diperbaiki, tetapi yang perlu dievaluasi adalah soal anggaran yang sangat besar, tetapi tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat mengeluh mengenai jalan yang belum tersentuh selama 10 tahun kepemimpinan Nansuko. 

Pemerintah terus berusaha menyelesaikan maslahah yang ada termasuk sektor ekonomi dengan peningkatan pembangunan, ekonomi yang berdaya saing, peningkatan infrastruktur.

Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau, Emra Endi Kesuma menyampaikan pihaknya sudah menyusun forum konsultasi publik termasuk  forum OPD hari ini.

Oleh karena itu mari bersama-sama mengkoreksi program kerja yang belum tercapai.

Dijadwalkan Musrenbang tingkat Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada 30 Maret 2022 sebelum Ramadhan. Sedangkan Musrenbang tingkat Provinsi Sumsel dilaksanakan setelah Idul Fitri.

Tema RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sedangkan prioritas nasional RKP 2023 ada tujuh poin.

Pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga meningkatkan SDM berkualitas berdaya saing.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved