Wakil Wali Kota Lubuklinggau Pimpin Rapat FPD-LPD Penyempurnaan RKPD 2023

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU- Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda, HA Rahman Sani memimpin rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (FPD-LPD) untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Op Room Moneng Sepati, Lt 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Kamis (10/3/2022).

Dalam arahannya, Wawako meminta PAD harus ditingkatkan secara riel agar target 2023 tercapai. Kemudian perlu sinkronisasi kegiatan OPD dan dana kegiatannya. 

Direncanakan, sarana prasarana jalan dalam wilayah Kota Lubuklinggau akan diperbaiki, tetapi yang perlu dievaluasi adalah soal anggaran yang sangat besar, tetapi tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat mengeluh mengenai jalan yang belum tersentuh selama 10 tahun kepemimpinan Nansuko. 

Pemerintah terus berusaha menyelesaikan maslahah yang ada termasuk sektor ekonomi dengan peningkatan pembangunan, ekonomi yang berdaya saing, peningkatan infrastruktur.

Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau, Emra Endi Kesuma menyampaikan pihaknya sudah menyusun forum konsultasi publik termasuk  forum OPD hari ini.

Oleh karena itu mari bersama-sama mengkoreksi program kerja yang belum tercapai.

Dijadwalkan Musrenbang tingkat Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada 30 Maret 2022 sebelum Ramadhan. Sedangkan Musrenbang tingkat Provinsi Sumsel dilaksanakan setelah Idul Fitri.

Tema RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sedangkan prioritas nasional RKP 2023 ada tujuh poin.

Pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga meningkatkan SDM berkualitas berdaya saing.

Kemudian, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Selanjutnya memperkuat infratruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi serta pelayanan dasar, keenam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan ketujuh memperkuat stabilitas Polhuhankam dari transformasi pelayanan publik.

Sedangkan mengenai prioritas 2021, pengembangan pariwisata, perdagangan, industri sebagai pendorong ekonomi, pengembangan infratruktur ekonomi untuk mendukung iklim usaha serta investasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, pelayanan pendidikan yang berkualitas serta unggul, penguatan jaringan pengaman sosial daerah, penyediaan infratruktur dasar untuk penyehatan lingkungan, pemantapan ketahan pangan daerah.

Sedangkan perbedaan RKP 2021 dan 2022 yakni tingkat kemiskinan meningkat dari 12,71 persen pada 2021 menjadi 13,23 persen.

Pada 2022, pengangguran menurun dari 7,41 persen menjadi 6,27 persen, indeks kualitas lingkungan hidup menurun 80,40 persen menjadi 60,43 persen, IPM meningkat 74,78 persen menjadi 74,89 persen, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 0,13 persen menjadi 3,15 sedangkan inflasi menurun dari 1,97 persen menjadi 1,63 persen.