Kades Pangkalan Muratara Ditangkap Polisi, Pemuda Desa Datangi Dinas PMDP3A Tanya Soal Pengganti

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Sejumlah pemuda mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (1/3/2021).

Mereka berasal dari Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, ingin berkonsultasi dengan Kepala Dinas PMDP3A Muratara untuk mempertanyakan soal penjabat kepala desa dan perangkat desa di desa mereka.

"Di desa kami (Desa Pangkalan) saat ini tidak ada kepala desa, tidak ada perangkat desa, kami mau mempertanyakan itu," kata perwakilan pemuda, Ali Alatas.

Sebagaimana diketahui, Kepala Desa Pangkalan nonaktif, Adam kini harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap polisi atas kasus dugaan penggelapan dana plasma dari perusahaan perkebunan sawit sebanyak Rp 279 juta lebih.

"Kepala desa kami itu sudah divonis di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, vonisnya tanggal 4 Februari 2022, sampai sekarang belum ada Pj-nya (penjabat)," kata Ali Alatas.

Mereka juga mempertanyakan soal mekanisme penjaringan perangkat desa dimana terakhir pengumumannya tanggal 21 Februari 2022, tetapi hingga kini belum ada kejelasan.

"Kami mau tahu bagaimana mekanisme penjaringannya, maka kami konsultasi ke Dinas PMDP3A ini, kami tentu ada hak sebagai peserta calon perangkat desa," katanya.

Kepala Dinas PMDP3A Muratara, Gusti Rohmani mengatakan mereka masih menunggu surat keputusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau soal penetapan vonis Kades Pangkalan nonaktif tersebut.

"Kami sudah bersurat ke Pengadilan untuk meminta surat keputusan itu, kalau surat itu sudah ada baru kami bisa menindaklanjuti, nanti kami akan menelaah surat itu, apakah bisa diberhentikan apa bisa dilanjutkan, itu ada aturannya," kata Gusti.

Kronologis Kades Pangkalan Ditangkap Polisi

Sebelumnya diberitakan, Kades Pangkalan, Adam (40) ditangkap polisi karena diduga menggelapkan uang sebanyak Rp 279 juta lebih.

Uang tersebut adalah dana plasma dari perusahaan perkebunan sawit PT Agro Rawas Ulu (ARU) untuk warga Desa Pangkalan.

Adam ditahan pada tanggal 26 Agustus 2021 setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Muratara.

Dari penyidikan polisi, Adam mengakui dana plasma tersebut digunakannya untuk berbagai keperluan pribadinya, seperti membayar utang, berobat karena kecelakaan, membeli tenda, dan lain-lain.

Baca juga: Apakah Perayaan Idul Fitri 2022 Bisa Normal, Ini Kata Ahli Mikrobiologi Prof Dr dr Yuwono MBiomed

Modus Kades Gelapkan Uang

Kades Pangkalan, Adam awalnya mengajukan dana plasma kepada perusahaan perkebunan sawit PT Agro Rawas Ulu melalui Koperasi Produksi Rawas Jaya.

Adam menyiapkan berkas-berkas pengajuan dana plasma itu dengan melampirkan berita acara musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes plasma.

Namun menurut keterangan warga, rapat musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes plasma tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Sebanyak 6 warga yang ada nama dan tanda tangannya dalam daftar hadir berita acara musyawarah tersebut mengaku tidak pernah hadir.

Mereka bersedia membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menandatangani berita acara tersebut.

Berita acara musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes plasma itu diduga direkayasa dan dipalsukan oleh Kades Adam.

Pada bulan April 2021, warga Desa Pangkalan mendapat informasi dari Koperasi Produksi Rawas Jaya bahwa dana plasma telah dicairkan oleh PT Agro Rawas Ulu.

Dana plasma sebanyak Rp 279.350.108 telah ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama BUMDes Serasan Jaya milik Desa Pangkalan.

Rekening itu ternyata untuk BUMDes lain berupa tower air bersih, bukan rekening untuk BUMDes plasma.

Dana itu dicairkan sebanyak 3 tahap yakni tahap pertama pada 25 Februari 2021 sebanyak Rp 151.200.000, tahap kedua pada 15 Maret 2021 sebesar Rp 119.424.259, dan tahap ketiga pada 31 Maret 2021 sebanyak Rp 8.725.849.

Setelah dana tersebut cair, Kades Pangkalan, Adam tidak memberi tahu warganya hingga akhirnya kedok sang pemimpin desa terbongkar.

Kades Adam akhirnya dilaporkan ke polisi pada tanggal 10 Juli 2021 lalu oleh warganya yang tergabung dalam keanggotaan plasma sawit yang merasa dirugikan.

Baca berita lainnya  langsung dari google news.