Berita Palembang
Pendapatan Daerah Sumsel hingga 31 Januari Rp 1,56 Triliun, Realisasi Tertinggi di Prabumulih
Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Sumsel per 31 Januari 2022 sebesar Rp 1,56 triliun atau baru 3,99 persen dari pagu Rp 39,1 triliun.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) per 31 Januari 2022 sebesar Rp 1,56 triliun atau baru 3,99 persen dari nilai Pagu yang ada yaitu Rp 39,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 691,92 miliar atau baru 1,74 persen.
"Realisasi pendapatan ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana melalui zoom, Rabu (23/2/2022).
Menurut Lydia, pendapat APBD Provinsi Sumsel Rp 1,56 triliun atau 3,99 persen ini didominasi dari pendapata dana transfer. Untuk realisasi pendapatan tertinggi di Prabumulih dengan besaran realisasi 9,8 persen, diikuti Pagaralam sebesar Rp 8,36 persen.
Sedangkan untuk belanja APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp 691, 92 miliar didominasi belanja pegawai. Penyerapan belanja daerah terbesar di Banyuasin sebesar 5,56 persen dan Musi Banyuasin sebesar 3,4 persen.
"Ini artinya dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumsel. Dibeberapa daerah seperti Muratara, Pali, OKU Selatan, Lahat, data pendapat dan belanjanya masih kosong, kemungkinan belum terupdate diaplikasi saja," katanya.
Baca juga: Gencar Penanganan Korupsi, Nama Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau Dicatut Penipuan Jutaan Rupiah
Untuk itu Lydia mengimbau agar pemda berkomitmen untuk menginput data di dalam sistem yang sudah disediakan. Karena terlihat masih kurangnya komitemen dari Pemda untuk menginput dalam sistem yang disediakan, sedangkan yang dilihat hanya data yang terinput di sistem.
"Untuk serapan belanja kami mengimbau, jangan jadikan Covid-19 sebagai alasan. Kita sudah 2 tahun pandemi Covid-19 maka sudah ada pembelajaran bagaimana kegiatan pemerintahan bisa dijalankan saat pandemi dan tidak dijadikan alasan rendah nya serapan belanja," katanya.
Menurut Lydia, belanja barang tahun ini ada 10,69 persennya yang merupakan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat seperti penyediaan akses rumah layak huni dan untuk rehab, serta yang lainnya. Jadi infrastruktur, konektivitas, aksesibilitas dan sesuai tema kemandirian pangan.
Baca berita lainnya langsung dari google news.
