Mantan Kasum TNI Angkat Bicara Atas Permasalahan Papua yang Tak Kunjung Selesai : Keadilan

TRIBUNSUMSEL.COM - Saat ini pemberontak organisasi papua merdeka(OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) teroris di Papua makin berani menyerang.

Korban tidak hanya TNI dan Polri tetapi ada juga rakyat sipil yang dibunuh oleh KKB di Papua.

Sehingga menjadi pertanyaan mengapa OPM begitu beringasnya melakukan aksi serangan berutal.

Kini Mantan Kasum TNI Johannes Suryo Prabowo angkat bicara terkait tidak perlunya Papua dilakukan operasi militer layaknya Timor Timur.

Klik Disini Melihat Pernyataan Suryo Prabowo Terkait OPM

"Di Papua dan Papua Barat secara normatif sesungguhnya tidak perlu digelar operasi militer yang ditujukan untuk menumpas pelaku tindak pidana kriminal," tulis instagram suryoprabowo2011.

Menurut Suryo Prabowo kalau pilihan separatis punya aspirasi untuk merdeka.

"walaupun mereka bersenjata dan mengaku dirinya separatis dan punya aspirasi untuk merdeka," tulis instagram suryoprabowo2011.

Menurutnya cukup Polri yang menindak tegas OPM kalau tidak diberlakukan darurat militer.

"Sepanjang Pemerintah dan DPR tidak menilai bahwa gangguan keamanan di Papua adalah ancaman militer, dan di Papua tidak ditetapkan sebagai daerah Darurat Militer, tentunya semua gangguan keamanan ditangani oleh aparat Polri," tulisnya.

Secara jujur Suryo Prabowo menjelaskan masalah papua adalah ketimbangan pembangunan dan keadilan bukan masalah militer.

"Permasalahan Papua adalah Ketimpangan Pembangunan dan keadilan, bukan masalah militer.
Ngerti ra’ koé son," tulis instagram suryoprabowo2011.

Komentar beragam pun menghampiri instagram suryoprabowo 2011.

"Pejabat sopo sihhh Jan oraaa pekkaaa," tulis instagram jefrirohmanto.

"Tapi kemarin ada yg bilang bahwa pembangunan sudah merata sampe ujung Papua," tulis instagram poerbna_syam.

"Saya kerja di papua barat,memang ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang saudara kita di papua alami.Dan ini sdh dari jaman Hokage ke 1 sampe hokage sekarang blm terselesaikan(on process)," tulis instagram jefsfirman.

"Sangat menarik dari captionnya bapak,
Tpi begini pak...!!! Bukan rahasian umum lagi apabila papua itu rawan konflik, disatu sisi pemerintah pusat ingin membangun infrastruktur besar besaran (Jalan) dalam langkah memajukan perekonomian daerah yg ada dipapua, tetapi disatu sisi ada kelompok yg tidak ingin daerahnya maju, sehingga membuat para pekerja tidak aman untuk membangun infrastruktur yg ada didaerah tersebut,
Benar ....!!!!
POLRI yg berhak mengamankan daerah tersebut, tapi apabila yg terjadi saat ini kekacauan meningkat, rasa tidak aman yg dirasakan masyarakat,
Menurut saya sih sah sah saja apabila TNI ikut turun tangan dalam menjaga keamanan di Daerah tsb demi menjaga keutuhan NKRI
*maaf pak saya bukan siapa siapa, saya cuma followers yg sangat menikmati konten dan postingannya bapak," tulis instagram angganuansaputraa.

"Stop pembangunan ibu kota baru beres kan dulu di daerah baru pikirkan pindah ibu kota jangan samakan dengan Amerika karna pendapat negara nya besar," tulis instagram abay_milan.

Sosok JSP

Tentang Suryo Prabowo

Suryo Prabowo pertama kali bertugas di Batalyon Zeni Tempur 1/Kodam II/Bukit Barisan (sekarang Kodam I/Bukit Barisan) sebagai komandan peleton (Danton) dan sejak penugasannya tersebut dia sangat sering diperbantukan ke berbagai batalyon infanteri (yonif) dalam pelaksanaan operasi militer di Timor Timur, Aceh dan Papua.

Mungkin padatnya penugasan operasi yang dialaminya inilah yang menjadikannya tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam, dan apalagi di luar negeri.

Mungkin juga dikarenakan dinilai memiliki pengalaman yang memadai, pada tahun 1983 sewaktu berpangkat Kapten, Suryo Prabowo ditugasi sebagai Komandan sektor Dilor dan Natarbora, Timor Timur.

Setelah bertugas sebagai Komandan Detasemen Zeni Tempur 5/Dam XVII/Trikora, Kepala Zeni Kopassus dan Komandan Batalyon Zeni Tempur 10/Divisi Infanteri 2/Kostrad, Suryo Prabowo ditugaskan kembali ke Timor Timur sebagai Kepala Seksi Operasi Korem 164/Wira Dharma.

Sejak itu dia beberapa kali menjabat kepala seksi di Korem 164/WD. Ketika mejabat sebagai Kepala Staf Korem 164WD, dia sempat merangkap jabatan sebagai staf pribadi Kepala Staf Umum ABRI, di Jakarta.

Namun tidak lama kemudian kembali lagi ke Timor Timur untuk menduduki Jabatan Wakil Komandan Korem 164/WD sekitar 6 bulan, dan selanjutnya ditugasi sebagai Wakil Gubernur di Timor Timur.

Namun belum sampai 6 bulan menjabat sebagai wagub, dia mengundurkan diri, dan setelah hampir 2 tahun status non job, dia baru dipercaya kembali menduduki jabatan sebagai Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), setelah sebelumnya dia ditugasi kembali ke Timor-Timur sebagai Wadansatgas ITFET (Indonesian Task Force in East Timor).

Setelah itu dia memperoleh promosi menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Paspampres dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI.

Meski tidak pernah mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Suryo Prabowo sempat bertugas di Sesko TNI dalam jabatan sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Doktrin dan Lingkungan Strategis selama 10 bulan, lalu menjabat sebagai Kepala Staf Kodam III/Siliwangi.

Kemudian sesaat setelah menyelesaikan pendidikannya di Lemhannas, Suryo Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Kodam I/Bukit Barisan dengan pangkat Mayor Jenderal TNI.

Ketika menjabat sebagai pangdam ini, pertama kalinya Suryo Prabowo mulai aktif ditugasi sebagai dosen/pengajar di Kursus Strategi Perang Semesta (KSPS), yang diselenggarakan di Sesko TNI AD.

KSPS inilah yang kelak pada tahun 2009 dijadikan Program Studi Magister Strategi Perang Semesta (Total War Strategy) di Universitas Pertahanan Indonesia.

Sejak KSPS bermanifestasi menjadi Unhan, dia masih aktif dilibatkan dalam pengajaran materi Kepemimpinan Strategis, dan Perang Semesta, serta mendapat kehormatan sebagai pembicara dalam diskusi internasional, seperti Jakarta International Defense Dialog.

Sekitar satu tahun kemudian, pada tahun 2008 Suryo Prabowo dimutasikan menjadi Pangdam Jaya/Jayakarta.

Pada jabatan ini sempat dilibatkan mempersiapkan acara peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan bersama Trans Studio.

Sekitar 6 bulan sebagai pangdam, dia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD dengan pangkat Letnan Jenderal TNI.

Pada jabatan ini Suryo Prabowo banyak berkreasi untuk membenahi sistem pendidikan dan latihan dijajaran TNI AD, terutama yang difokuskan pada bidang Kepemimpinan Militer dan Taktik bertempur.

Setelah hampir 2 tahun menjabat Wakasad, Suryo dimutasikan ke Markas Besar TNI untuk menduduki Jabatan Kepala Staf Umum TNI sampai akhir masa pengabdiannya sebagai Prajurit TNI tanggal 30 Juni 2012.

Selama menjabat sebagai Kasum TNI dia tetap konsisten melakukan pembenahan sistem pendidikan dan latihan dilingkungan TNI.

Suryo Prabowo adalah seorang Prajurit Zeni TNI AD yang autodidak, atau seseorang yang mendapat keahlian dengan cara belajar sendiri.

Hal ini terlihat ketika pada tahun 1978 ketika dia dapat menyelesaikan tugas bantuan peledakan/demolisi dalam pembangunan fondasi bagi buoy kapal di bawah laut perairan pelabuhan di Sibolga, Sumatera Utara.

Padahal sebelumnya dia belum pernah mengikuti pendidikan menyelam (scuba diving) dan demolisi bawah air.

Pengalaman tugas inilah yang memotivasinya untuk membuka Pendidikan Penjinaan Bahan Peledak dan Demolisi tingkat Utama bagi Prajurit Zeni Kopassus.

Pada Maret 1986 dia mendapat tugas unik, yaitu memimpin kegiatan mengurangi ketinggian (memotong) bangunan (Istana Plaza) dari setinggi 7 lantai menjadi 3 lantai, secara manual dalam waktu hanya 2 minggu, dari waktu yang yang disediakan selama 6 minggu.

Pemotongan bangunan ini dilakukan karena dinilai ketinggian bangunan tersebut dapat mengganggu lalulintas penerbangan pesawat terbang, terutama yang berbadan lebar ketika hendak menggunakan Bandara Polonia, Medan.

Ketika menyadari begitu melimpahnya kekayaan flora dan fauna di Pulau Sumatera yang belum digali, saat menjabat sebagai Pangdam I/BB Suryo Prabowo tergerak mengajak berbagai pihak terkait untuk melakukan ekpedisi disepanjang Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Gagasan Ekpedisi Bukit Barisan baru terwujud ketika dia menjabat Wakasad.

Ekspedisi yang pelaku utamanya semula adalah prajurit Kopassusbersama para peneliti dan Mapala (Mahasiwa Pencinta Alam) dari berbagai perguruan tinggi, berlanjut menjadi agenda tahunan yang melibatkan unsur-unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, LIPI dan berbagai Perguruan Tinggi, serta kementerian terkait.

Pada tahun 2012 ekpedisi diselenggarakan di Kalimantan dengan nama Ekspedisi Khatulistiwa [5]), dan kemudian pada tahun 2013 di Sulawesi ekspedisi dilanjutkan dengan nama Ekspedisi NKRI koridor Sulawesi.

Kegiatan ekspedisi ini merupakan manifestasi dari upayanya untuk meningkatkan kepedulian seluruh komponen bangsa terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan konservasi alam di Indonesia.