Berita Nasional
PDIP Tutup Peluang Risma Jadi Kepala Otorita IKN, Sebut Ahok Lebih Berpeluang 'Fokus Jadi Menteri'
Masuknya nama Risma sejalan dengan kriteria calon pemimpin Ibu Kota Baru yang sebelumnya disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui ada beberapa calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang memiliki latar belakang arsitek sesuai yang dikatakan Jokowi.
Selain Tri Rismaharini ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengatakan, terkait Calon kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah merupakan sebuah kriteria yang ideal.
Pasalnya, Wandy menyebut bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang ditunjuk Presiden memang harus cakap soal infrastruktur.
"Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibukota negara itu kan memang relevan dengan itu," kata Wandy.
Meski demikian, Wandy mengatakan, perlu diingat bahwa masih ada waktu kurang lebih dua bulan semenjak UU IKN ditetapkan untuk Presiden memilih.
Sehingga, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan memimpin IKN Baru.
"Nah dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu," ucapnya.
Ia pun mengatakan, tetap keputusan menunjuk sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN ada di tangan Presiden Jokowi.
"Jadi saya kira, kita biarkan presiden yang memang memiliki hak prerogratif soal itu," jelasnya.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Emil maupun tiga kepala daerah lainnya.
Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny, ataupun Nova dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.
Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.
"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi.
Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.