Breaking News:

Berita Prabumulih

DPRD Prabumulih Minta Pemkot Perketat Pemberian Dana Hibah Agar Tak Terjerat Hukum

DPRD mengimbau pemkot Prabumulih untuk menghindari terjadinya hal seperti kasus dana hibah Masjid Sriwijaya dan kasus lainnya di Sumsel.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kantor DPRD Prabumulih. DPRD Minta Pemkot Perketat Pemberian Dana Hibah 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Banyaknya kasus yang berujung ke jeruji besi menjerat para pejabat belakangan ini, menjadi perhatian serius jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Prabumulih.

Anggota legislatif meminta Pemerintah kota Prabumulih untuk memperketat pemberian dan pengawasan dana hibah lantaran tidak ingin adanya pejabat Prabumulih terjerat hukum akibat dana hibah.

"Kita prihatin terkait beberapa permasalahan gara-gara dana hibah, karena itu hibah itu harus melalui prosedur tahapan usulan, proposal maupun teknis pencairannya pun ada aturan yang mengatur mekanismenya," ungkap Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih Ir Dipe Anom kepada wartawan belum lama ini.

Poltisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku perlu mengimbau pemkot Prabumulih untuk menghindari terjadinya hal seperti kasus dana hibah Masjid Sriwijaya dan kasus lainnya di Sumsel.

"Kalau kena masalah maka semuanya kena panggil (penyidik-red) kalau prosedur tidak terpenuhi, karena memang dari awal usulan hingga pencairan ada prosedur yang harus dilakukan dengan benar," katanya.

Tidak hanya hibah lahan, Ketua DPC PDI-P Kota Prabumulih ini juga mengatakan hibah ke instansi vertikal seperti KONI, KNPI, MUI, PMI dan lainnya harus dilakukan dengan benar.

"Memang dibenarkan hibah ke organisasi namun tenru harus tetap sesuai perosedur karena ia sekarang tidak masalah tapi kedepan ditakutkan bermasalah," tuturnya.

Hal yang sama disampaikan Hartono Hamid SH anggota Banggar DPRD Prabumulih yang meminta kepada pemerintah kota Prabumulih agar dalam penganggaran dan pelaksanaan hibah harus melengkapi dokumen proposal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini untuk mengatasi permasalahan dikemudian hari jadi harus lengkap semua persyaratan dan sesuai prosedur," katanya.

Baca juga: Empat Kali Ditabrak, Kontraktor Pembangunan Portal di Prabumulih Pesimis Selesai

Khusus hibah ke KONI dan pengurus cabang olahraga, Hartono juga meminta kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan hibah ke setiap organisasi kepemudaan dan olahraga yang menerima kegiatan belanja hibah.

"Dispora harus lebih memperketat pengawasan dan evaluasi kepada penerima kegiatan belanja hibah mengingat alokasi kepada organisasi tersebut cukup besar. Awasi penggunaannya bentuk apa saja yang telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut, sehingga transaparansi kebutuhan dan penggunaan APBD melalui dana hibah ini jelas peruntukannya serta menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved