Breaking News:

Berita Muratara

Dampak Jika Pemkab dan DPRD Muratara Tak Sepakati APBD 2022, Ini Penjelasan Ketua DPRD

DPRD dan Pemkab Muratara hingga kini belum menyepakati APBD Muratara 2022. Ketua DPRD Muratara Efriyansyah ungkap dampaknya

TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAT
Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah menyampaikan dampak belum disepakatinya APBD Muratara 2022. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Setiap kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh kepala daerah bersama DPRD.

Pembahasannya melalui mekanisme perundang-undangan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Sebelum dibahas rancangan APBD, biasanya didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Mekanisme penyusunannya melalui pembahasan dan persetujuan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) yang kemudian disahkan dalam Perda dengan batasan waktu tertentu.

Lantas bagaimana bila hingga batas waktu yang ditetapkan ternyata eksekutif dan legislatif tidak mencapai kata mufakat?

Ini terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka penetapan Perda APBD tahun 2022.

Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah menjelaskan tidak disepakatinya APBD Muratara 2022 antara eksekutif dan legislatif bisa berdampak pada banyak hal.

Secara aturan dan regulasi, kata dia, kepala daerah memang dapat menetapkan APBD melalui Perkada (peraturan kepala daerah).

"Tetapi hanya terbatas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib," kata Efriyansyah kepada Tribunsumsel.com, Minggu (5/12/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved