Breaking News:

Berita Palembang

Selama 2 Hari Ada 227 Kendaraan Angkutan Barang Ditilang, Sosialisasi 2023 Zero ODOL

Sebanyak 227 kendaraan angkutan barang dikenakan tilang karena Over Dimensi dan Over Loading (ODOL).

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
HANDOUT DISHUB SUMSEL
Petugas saat memeriksa kendaraan yang saat diukur ternyata Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) beberapa waktu lalu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Masih adanya penafsiran yang keliru di masyarakat tentang penegakan hukum Barang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL), mengakibatkan masih banyak kendaraan angkutan barang yang terjaring razia dan dikenakan tilang.

"Sebanyak 361 angkutan barang kita periksa dan 227 nya dikenakan tilang," kata Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumsel Babel, Muhammad Fahmi, Selasa (30/11/2021).

Menurut Fahmi, penegakan hukum angkutan barang ODOL ini dilakukan secara serentak di enam Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan yang yakni di Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang), Terminal Tipe A Kayu Agung (Kabupaten OKI), Terminal Tipe A Betung (Kabupaten Banyuasin), Terminal Tipe A Batukuning (Kabupaten OKU), Terminal Tipe A Batay (Kabupaten Lahat), dan Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

"Pada pelaksanaannya dari 29-30 November 2021 ditemukenali 361 unit kendaraan angkutan barang diperiksa, dan sebanyak 227 ditilang dengan rincian, 58 kendaraan di tilang oleh PPNS Dishub Kabupaten/Kota setempat, sebanyak 98 Unit kendaraan di tilang Oleh PPNS BPTD dan 71 kendaraan di tilang oleh Penyidik Polres setempat," katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya pemerikasaan kendaraan angkutan barang yang ODOL ada dua unsur yang harus dipenuhi yang pertama unsur administrasi seperi SIM, STNK dan Kartu Uji, yang kedua unsur teknis meliputi tata cara muat, over dimensi, over loading.

"Ini merupakan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi, dan kita berikan teguran baru kita lakukan pengegakan hukum seperti tilang, atau bisa juga transfer muatan dan bahkan yang ekstrim putra balik," ungkapnya.

Fahmi mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas ODOL 2023 (Zero ODOL 2023). Jadi pelaksanaan ODOL itu dari sekarang dan di 2023 sudah zero ODOL. Bukan penindakannya di 2023, jadi dari sekrang ini yang harus diluruskan.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini diharapakan dapat menimbulkan efek jerah bagi para pengusaha dan jasa transportir yang kerap melakukan pelanggaran seperti dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berat muatan yang melebihi JBI (Jumlah Berat yang di Izinkan) serta pelanggaran tata cara muat kendaraan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak yang terjadi akibat kendaraan ODOL yang terjadi sampai saat ini. Akibatnya, banyak sekali jalan di Provinsi Sumsel yang rusak. Hal inilah yang menjadi alasan perlunya dilakukan mitigasi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum Angkutan Barang.

"Dengan adanya kegiatan penertiban dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang di wilayah Provinsi Sumsel, diharapkan tidak lagi ditemukan kendaraan angkutan barang yang ODOL," katanya.

Baca juga: Datang Pukul 10.00, Buruh Pilih Bertahan, Rela Berpanasan Tunggu Ditemui Gubernur Herman Deru

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved