Dianggap Terlalu Mahal KPK Minta Anies Baswedan Jawab Interpelasi Formula E Tentang Dana Rp 2,3 T

TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang Formula E terus menjadi sorotan hingga saat ini.

Bahkan, KPK sampai turun tangan menanggani kasus ini.

Sejumlah halpun akhirnya terungkap dan perlu penjelasan.

Penyelenggaraan Formula E menjadi sorotan publik bahkan menuai pro dan kontra.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan tengah menyelidiki beberapa aspek terkait hal itu.

KPK menganggap dana Rp2,3 triliun yang dibayarkan kepada pihak Formula E terlalu mahal.

Sebab, negara lain yang pernah menyelenggarakan Formula E hanya mengeluarkan Rp 1,7 miliar sampai Rp 17 miliar saja.

Baca juga: Berbau Politis, Nasdem Disebut Dibalik Penetapan Sahroni Sebagai Ketua Pelaksana Formula E

Baca juga: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa, Tanya Ketua MPR Bamsoet ke Pengkritik

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait anggaran yang besar untuk menyelenggarakan event Formula E tersebut.

"Aspek yang tengah diselidiki KPK seperti mahalnya biaya penyelenggara Formula E di Jakarta itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa di Jakarta bisa menjadi lebih mahal dibandingkan negara lain?

Di kemanakan dana tersebut, menurut saya dengan adanya Langkah interpelasi dari Fraksi kami, PDI Perjuangan justru bisa menjadi suatu terobosan untuk Gubernur Anies.

Pak Anies bisa menggunakan panggung interpelasi ini untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai komitmen fee sebesar Rp560 miliar yang masih simpang siur."

" Langkah interpelasi ini justru bisa menolong Pak Anies menjaga nama baiknya terkait isu kelebihan bayar dana komitmen fee tersebut. Kemudian terkait dengan penyidikan KPK, saya harap pak Anies harus bisa kooperatif dan menghargai KPK sebagai lembaga anti korupsi yang sampai sekarang masih terpercaya.

Dan juga Pak Anies harus bisa menjelaskan perkara itu kepada masyarakat. Kenapa Pemprov tidak bisa bayar yang lebih murah? Apakah dari BUMD itu tidak melakukan daya tawar atau malah sengaja apapun permintaan langsung disetujui," kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Oleh karena itu, Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- meminta Gubernur Anies untuk menunggu KPK yang tengah menyelidiki beberapa aspek terkait penyelenggaraan Formula E.

Saat ini, KPK sedang mengumpulkan keterangan dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi di balik rencana perhelatan balap mobil itu.