Jokowi Disebut Tak Berkomitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM Usai Jenderal Andika Jadi Calon Panglima

TRIBUNSUMSEL.COM - Jenderal Andika Perkasa disetujui DPR untuk menjadi Panglima TNI yang baru.

Andika Perkasa akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Kini, sejumlah tokohpun memberikan komentar usai terpilihnya Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan tanggapannya terkait pilihan Presiden Jokowi untuk menjadikan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan pemilihan Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI ini menguatkan indikasi bahwa Jokowi tidak berkomitmen dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM.

“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat pada masa lalu,” kata Fatia dilansir Kompas.com, Minggu (7/11/2021),

Pasalnya, menurut KontraS, Jokowi justru memilih jenderal yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masuk ke dalam pemerintahan.

Pemilihan Jenderal Andika ini juga disebut menambah buruknya rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM.

"Hal ini tentu saja menambah buruknya rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujarnya.

Perlu diketahui, Jenderal Andika Perkasa diduga terlibat dalam pelanggaran HAM kasus pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.

Fatia pun mengingatkan, agar calon Panglima TNI yang baru untuk bisa mengubah pendekatan internalnya dalam menangani kasus Papua.

“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif, dan menarik pasukan militer dari Papua,” pungkasnya.

Baca juga: Konflik di Papua dan Aceh Disebut Menjadi Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima

Baca juga: Blak-blakan Sosok Mantan Jenderal Ini Sebut Indonesia tak Butuh Panglima TNI, ini Alasannya

Sore Nanti Kediaman Jenderal Andika Perkasa Dicek Anggota Komisi I DPR RI

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, pihaknya akan mendatangi kediaman Jenderal Andika Perkasa pada Minggu (7/11/2021) sore ini.

Kunjungan akan diwakili oleh 2 orang dari masing-masing fraksi di Komisi I DPR.

"Jam 16.00 Insya Allah," ujar Kharis saat dikonfirmasi.

Kunjungan yang dilakukan dalam rangka verifikasi faktual sebagai bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika.

"Verifikasi faktual direncanakan dilakukan setelah RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) pada hari Minggu, 7 November," kata Meutya, Jumat (6/11/2021).

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menambahkan, kunjungan Komisi I DPR ke rumah Andika itu bertujuan untuk mengetahui langsung rumah yang dimiliki Andika serta menjalin kedekatan.

"Kita lihat rumahnya bagaimana, kan gitu, apa sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Kemudian ya supaya lebih familiar dalam hal ini dengan Komisi I," ujar Tamliha.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com/Muhamad Syahrial)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI, KontraS: Jokowi Tak Berkomitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM.