Kejar Capaian Herd Immunity, Warga Rutan Klas I Pakjo Palembang Jalani Vaksinasi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko SH MH bersama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto memantau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi warga binaan di Rutan Klas I Palembang, Selasa (2/11/2021). 

Diketahui, ada 625 warga binaan yang mengikuti kegiatan vaksinasi dosis pertama untuk gelombang kedua di Rutan Klas I Palembang. 

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko SH MH mengatakan vaksinasi ini terselenggara atas kerja sama dan sinergitas yang baik antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Polda Sumsel. 

"Tentunya kegiatan ini adalah bagian dari percepatan untuk mencapai herd immunity termasuk bagi warga binaan," ujar Indro didampingi Karutan Pakjo, Mardan SH, MH. 

Sebelumnya, vaksinasi gelombang pertama di Rutan Klas I Pakjo telah dilaksanakan terhadap 632 warga binaan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang pada 22 September 2021 lalu. 

Dari pantauan di lapangan, kegiatan ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Proses Vaksinasi dimulai dari ruang tunggu untuk pendaftaran selanjutnya screening awal yang terdiri dari pengukuran tensi dan pendataan kondisi kesehatan dan riwayat penyakit. 

Dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksinasi dan ditutup dengan observasi di ruang pemantauan dengan petugas hasil kolaborasi antara tenaga medis Kanwil Kemenkumham Sumsel dan dibantu oleh tenaga medis dari Polda Sumsel. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa warga binaan yang hendak mengikuti vaksin namun mengalami kendala NIk dikarenakan tidak terdaftar pada Dinas Dukcapil.

"Mengenai hal ini, kedepannya Menteri Hukum dan HAM RI akan menyurati Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri mengenai proses pelaksanaan vaksinasi warga binaan semoga bisa dilaksanakan tanpa memerlukan NIK," ujarnya.  

Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto mengapresiasi  jalannya giat vaksinasi bagi warga binaan. 

Menurutnya, warga binaan juga memiliki hak untuk mendapat vaksin sama seperti orang pada umumnya. 

"Terkait masalah sinkronisasi NIK yang dihadapi warga binaan disini sudah langsung saya sampaikan pada kepala dinas Capil provinsi untuk menyikapi hal ini," ujarnya. 

Bersama pihak-pihak yang hadir, Kapolda juga menyempatkan diri menyapa warga binaan serta memberi semangat bagi tenaga kesehatan yang bertugas.

Kapolda juga mengapresiasi penuh kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka memenuhi hak-hak bagi wajib pajak. 

"Semoga dengan langkah-langkah ini, capaian untuk Herd Immunity termasuk yang disini bisa terpenuhi," ungkapnya.