Mantan Walikota Prabumulih Turun Gunung Pimpin Demo,Tuntut Janji Ganti Rugi Seismik

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Puluhan masyarakat perwakilan dari warga empat kelurahan di kota Prabumulih melakukan unjukrasa dengan mendatangi gedung Pemerintah kota Prabumulih, pada Senin (1/11/2021).

Warga dari Kelurahan Patih Galung, Muara Sungai, Anak Petai dan Gunung Kemala tersebut melakukan unjuk rasa lantaran tak kunjung mendapatkan ganti rugi dampak pengeboran seismik 3D yang dilakukan PT Bureau Geophysical Prospekting (BGP) selaku pelaksana.

Unjuk rasa dilakukan puluhan perwakilan warga ke Pemkot Prabumulih lantaran penyampaian aspirasi ke PT Pertamina EP Hulu Rokan Prabumulih dan DPRD Prabumulih terkesan disepelekan pihak perusahaan.

Tidak hanya itu, warga melakukan aksi karena diduga terjadi ketidakadilan dalam pembayaran ganti rugi dimana salah satu kelurahan dibayar lebih tinggi namun 4 kelurahan justru tak kunjung dibayarkan.

"PT BGP ini sudah sering ingkar janji, berapa kali pertemuan dan mediasi tapi perusahaan ini tidak pernah menepati apa yang menjadi kemauan masyarakat dan mereka selalu berlindung dengan Persturan Gubernur no 40 tentang ganti rugi," ungkap koordinator aksi, Edi Hidayat ketika menyampaikan dihadapan Walikota Prabumulih.

Edi Hidayat mengatakan, sesuai perjanjian dengan perusahaan dimana akan siap membayarkan Rp 25 ribu permeter dan Rp 2 juta per lubang titik pengeboran.

"Perusahaan ini seperti menyepelekan untuk itu kami ingin ada hasil dari pertemuan ini, karena sudah beberapa kali pertemuan tidak ada hasil bahkan dengan lembaga legislatif saja perusahaan ini hanya berkirim surat," katanya seraya mengatakan dalam struktur organisasi perwakilan perusahaan yakni Gun-gun bisa memberikan keputusan.

Senada disampaikan Suwarno yang juga merupakan koordinator aksi mengaku pihaknya bukan tidak pernah mendapat pembayaran namun sudah tiga kali dan untuk keempat kalinya tak kunjung dibayar sesuai perjanjian.

"Kami heran masyarakat kelurahan Muaradua justru dibayar lebih besar dari kami dan telah diselesaikan, kenapa kami tak kunjung dibayar dan terus berkelit," bebernya.

Sementara penanggungjawab aksi unjuk rasa yakni Yuri Gagaren justru geram dengan PT BGP dimana akibat ulah perusahaan itu membuat keharmonisan di kota Prabumulih menjadi kacau.

"Jangan biasakan mengadu domba rakyat, perusahaan seperti ini semestinya di blacklist saja karena menganggu ketenangan di kota Prabumulih," ujarnya.

Mantan Walikota Prabumulih ini menegaskan dirinya sudah menyiapkan sebanyak 3000 massa yang menjadi korban proyek sismik namun karena menghargai kepolisian dan pemerintah kota Prabumulih sehingga hanya perwakilan saja.

"Saya sebetulnya tidak mau ikut di pertemuan ini karena diminta dan mendesak demi rakyat maka saya hadir, selama ini tidak pernah ada demo di Prabumulih dan kita menghargai walikota Prabumulih tapi sekarang ada BGP ini malah membuat kacau masyarakat," tegasnya.

Pada kesempatan itu Yuri Gagaren ngotot meminta jawaban atau keputusan dari lerwakilan perusahaan yang hadir dalam rapat karena sudah bosan dengan janji-janji.