Kaum Perempuan Minim di Perpolitikan Sumsel, WCC: Potensi Ada Tapi Tidak Diberi Kesempatan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Direktur Executive Women Crisis Center (WCC) Yeni Roslaini Izi mengungkapkan, kaum perempuan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak yang potensial maju dalam bidang legislatif,  namun sering kali kaum perempan tidak diberi kesempatan oleh Partai Politik (Parpol) untuk itu.

“Saya berharap partai politik sudah mulai mendudukkan perempuan, dalan struktur kepengurusan  partai politiknya, tapi bukan sebagai pelengkap penderita 30 persen kepengurusan tapi kaum perempuan harus duduk dalam posisi strategis, misalnya menjadi sekjen, Wakil Ketua atau Ketua Partai Politik,” kata  Direktur Yeni Roslaini Izi, disela- sela pelantikan 11 DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel, Senin (4/10/2021).

Menurut Yeni, dalam dunia politis ia melihat kaum perempuan hanya digaet  untuk memobilisasi massa, serta hanya melengkapi syarat 30 persen keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan parpol, dan ini yang harus di ubah.

“Political will dari pengurus  partai politik baik dari tingkat pusat hingga daerah sampai kabupaten kota harus berpihak kepada perempuan, mendudukkan perempuan yang potensial  pada posisi  yang strategis , jangan jadi pelengkap penderita seperti jadi pengurus yang enggak punya akses untuk menimba pengetahuan dan keterampilan dan parpol harus melibatkan kaum perempuan dalam pelatihan peningkatan kapasitas  yang diadakan pemerintah atau dari organisasi yang memberikan peningkatan kapasitas bagi perempuan berpolitik,” ucapnya

Selain itu diterangkannya, untuk menciptakan keterwakilan perempuan didunia politik, bukan hanya dari kalangan perempuan saja tapi juga adanya dukungan dari semua pihak termasuk dukungan dari keluarga, dukungan dari para laki-laki.

“ Ini penting agar keterwakilan perempuan itu bisa mencapai 30 persen bahkan lebih sebenarnya,”capnya.

Ditambahkannya, perempuan juga harus berani mengatakan, kalau dirinya mampu menjadi pemimpin. Mengingat politik itu bukan ranah yang kejam, bukan sesuatu yang tidak bisa di akses oleh perempuan sebenarnya, karena perempuan itu sebenarnya punya pengalaman bagaimana dia bisa mengelola rumah tangganya, dan lingkungan sekitar.

"Sebenarnya dia punya dasar untuk itu, tinggal dukungan  dari masyarakat terutama dari keluarga, kalau dia sudah berkeluarga bisa dukungan dari suami, terutama dukungan dari pemerintah, ini menjadi penting agar perempuan bisa mengakses politik dan bisa terlibat  dalam dunia politik  dan bisa menjadi  anggota DPRD tadi sesuai dengan peraturan minimal 30 persen,” tandasnya.

Ia pun menyarankan kaum perempuan mulai saat ini, untuk lebih banyak membaca agar menambah pengetahuan.

"Karena modalnya bukan hanya fisik, tapi kemampuan agar perempuan bisa terpilih dalam kancah perpolitikan di Sumatera Selatan," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, RA Anita Noeringhati menilai, perempuan yang terjun ke dunia politik adalah orang pilihan. Pasalnya untuk terjun ke politik ini, tidak cukup kemauan tapi harus memiliki mental dan kemampuan.

"Terjun politik, perempuan harus punya jati diri. Masuk politik ibu-ibu jangan mudah diagangi (diancam, red)," katanya.

Anita yang juga menjabat ketua DPRD Sumsel ini mengingatkan, agar perempuan yang terjun politik dapat mandiri, sehingga apapun yang terjadi perempuan tetap bisa survive.

"Waktu menuju Pemilu 2024 cukup singkat, maka harus dipersiapkan dengan matang, tidak cukup dengan partisipasi, tapi juga kontribusi. Untuk itu, inilah tugas pengurus yang baru dilantik, tingkatkan kinerja dan kualitas," ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septia Wati Jafar yang hadir virtual mengapresiasi KPPI Sumsel dan meminta untuk bersiap menghadapi Pemilu 2024.