PSI Kembali Serang Anies Baswedan, Sebut Sang Gubernur DKI Jakarta Kerap Sembunyi di Balik Bawahan

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tampaknya masih terus berlanjut.

Hal tersebut tak lepas karena masalah ajang Formula E.

Ya, PSI memang tak setuju Anies menggelar Formula E saat Indonesia, khusunya DKI Jakarta masih dalam pandemi Covid-19.

Kini, PSI mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terkesan selalu bersembunyi di balik bawahan.

Kritik ini disampaikan menyusul Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan klarifikasi berbentuk pamflet digital berjudul Katanya VS Faktanya Formula E, terkait polemik isu Formula E yang berkembang di publik.

Isu tersebut diunggah dalam situs https://ppid.jakarta.go.id/Doc/Fakta-Formula-e.pdf yang memuat sanggahan Pemprov DKI terhadap isu yang beredar terkait Formula E.

"Kami heran mengapa Gubernur Anies tidak pernah menjelaskan sendiri soal Formula E, apa memang Gubernur tidak percaya diri sehingga harus sembunyi dan menunjuk bawahannya?," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana dalam keterangannya, yang dikutip Sabtu (2/10/2021).

Kini, Justin justru mempertanyakan tentang kualitas informasi yang diberikan tersebut oleh Diskominfotik. Apalagi, Anies terkesan selalu sembunyi ketika interpelasi soal polemik Formula E ini.

"Pantas saja Gubernur Anies terkesan takut menjalani interpelasi. Kalau yang disiapkan argumentasi dangkal sebagaimana yang disampaikan Diskominfo, kemungkinan Pak Anies akan dipermalukan oleh argumentasinya sendiri," kata dia.

Menurut Justin, pernyataan PSI terkait Formula E selama ini selalu berpijak pada dokumen resmi pemerintah. Mulai dari APBD 2020 hingga Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta.

Dikatakannya, Pemprov DKI juga belum menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E Jakarta dan juga Kesepakatan Jakpro dengan FEO (Formula E Operations) terbaru yang disebut-sebut dalam publikasi Diskominfotik kepada DPRD DKI Jakarta.

Padahal ini sudah berkali-kali diminta di berbagai forum rapat komisi ataupun rapat paripurna.

"Pembahasan resmi anggaran triliunan rupiah yang asalnya dari keringat rakyat, seharusnya di rapat paripurna yang terhormat bukan lewat internet ataupun selebaran. Sampai kini kami belum terima dokumen resmi terkait Formula E, apa hanya yang diundang makan bisa lihat?," imbuhnya.

12 Poin Klairifikasi Isu Formula E dari Diskominfotik