Breaking News:

Berita Muara Enim

Bupati dan Wabup Bersama 10 Anggota DPRD Muara Enim Kompak Korupsi, Pengamat Sebut Ini

Bupati dan Wabup Bersama 10 Anggota DPRD Muara Enim Kompak Korupsi, Pengamat Sebut Ini

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Siemen Martin
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
10 orang anggota DPRD Muara Enim ditetapkan tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sepuluh orang anggora DPRD Kabupaten Muara Enim karena diduga menerima uang Rp50 juta sampai Rp500 juta.

Lembaga antirasuah itu menduga uang itu digunakan untuk pencalonan dalam pemilihan legislatif (pileg).

Menyikapi tersebut, pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengungkapkan, jika adanya tersangka baru tersebut sudah diduga selama ini dan hanya menunggu waktu saja.

"Seperti yang telah diduga, bahwa para anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang juga menjabat pada periode sebelumnya, akan ada yang menyusul mantan Paslon Bupati A Yani dan Juarsyah dan yang lainnya, sebagai tersangka korupsi," kata Bagindo, Kamis (30/9/2021).

Dengan adanya penetapan tersangka para wakil rakyat tersebut, jelas menjadi hal yang memalukan sekaligus memperihatinkan, dimana "berkolaborasi" bersama pihak ekesekutif melakukan praktek koruptif di Pemkab Muara Enim.

"Akibatnya, sekitar 20 persen lebih dari 45 legislator kini harus absen permanen dari jajaran kursi digedung wakil rakyat DPRD. Jelas dan pasti berpengaruh pada kinerja DPRD dan Pemkab setempat," ucapnya.

Bagindo menyarankan kepada KPUD dan Parpol bernaung para legislator yang jadi tersangka, agar segera melakukan persiapan juga langkah cepat pengganti mereka. Agar operasional pemerintahan sirkulasi manajemennya kembali normal.

"Kemudian , kasus perbuatan korupsi berjamaah ini sepantasnya diperoleh pelajaran agar tak mudah bagi pihak legislatif, untuk berkompromi atas tawaran kerjasama kolutif dari pihak exekutif yang mengakibatkan kerugian negara serta mereduksi hak hak masyarakat," capnya.

Sederhananya dilanjutkan Bagindo, lawan upaya sikap " mendikte " kepala daerah dengan mengedepankan wibawa dan marwah sebagai anggota Legislatif, yang sarat akan amanah warga.

Selain itu, untuk mengutamakan menjalankan tugas pokok yakni optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan dan penyusunan anggaran.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved