Demo BEM SI Desak Firli Mundur dari Ketua KPK, Aktivis 98 Minta Mahasiswa Berikan Kritik Positif

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pasca adanya aksi aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demonstrasi di area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu dan salah satunya menuntut Ketua KPK Firli Bahuri mundur, menuai kritikan para aktivis Sumsel 1998.

Hal ini diungkapkan aktivis 98 asal Sumsel, Firdaus Hasbullah, jika ia menilai dalam aksi massa para mahasiswa itu harusnya menuntut KPK fokus profesional di bidang penegakan hukum, terkhusus pada instrumen pencegahan.

Bukannya bermain di politik dengan segala muatan, interest, agenda dan manuver politik, dan mahasiswa tetap ware dan peka.

Aksi mahasiswa yang berasal dari sejumlah wilayah itu menolak pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini sangat menyesalkan tuntutan Mahasiswa tersebut. Menurut Firdaus, apa yang dikatakan mahasiswa terutama asal Sumatera Selatan, tidaklah elok dikatakan.

Dia juga mempertanyakan apa yang menjadi sasaran dalam demo itu hanya terfokus pada Ketua KPK Firli Bahuri. Padahal menurutnya bukanlah ketua KPK yang melakukan seleksi terhadap 57 pegawai KPK tersebut selama ini.

"Kan ada panitia seleksi ASN pegawai KPK, Bukan ketua KPK yang menyelenggarakan," katanya.

Ditambahkan Firdaus, teman teman mahasiswa memberikan masukan kepada ketua KPK. Bukannya malah sebaliknya memojokkan ketua KPK.

"Terus terang sebagai mantan presiden BEM saya sangat kecewa. Mestinya kita bangga dengan apa yang dilakukan Firli Bahuri, karena dalam menjalankan tugas beliau tidak tebang pilih. Seperti dilakukan penangkapan terhadap wakil ketua DPR RI, Aziz. Saya bukannya anti dengan teman teman mahasiswa. Namun, sebaiknya memberikan kritik dan masukkan kepada ketua KPK," ungkapnya.

Senada juga dikatakan mantan aktivis 98 lainnya, Arifin Kalender. Menurutnya mahasiswa harusnya lebih peka lagi. Dimana menurut Arifin, KPK terus bekerja melakukan fungai dan tugasnya.

"Mahasiswa jangan ikut terpancing opini dengan KPK yang 57 orang tersebut. Karena tanpa mereka KPK tetap jalan. Tetap melaksanakan OTT dan terus bekerja," tandasnya.

Intinya Arifin mengajak mahasiswa untuk dapat lebih santun dalam melakukan demonstrasi.

"Silakan untuk melakukan demonstrasi. Silahkan menyampaikan pendapat tetapi harua lebih santun lagi," ungkapnya.

Baca juga: Dinas P2KBPPA Banyuasin Raih Dua Penghargaan Sekaligus, Tetap Komitmen Penuhi Lima Klaster Anak

Sementara itu sebelumnya BEM seluruh Indonesia (SI), membawa 5 tuntutan kepada preaiden Joko Widodo dan pimpinan KPK, yang disampaikan ketua BEM UNS Solo Zakky Musthofa Zuhad.

Pertama mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasialisme, terindikasi pelecehan, dan mengganggu hak privasi dalam beragama.