Diisukan Diundur Karena Covid-19, Mahfud MD Sebut Pemerintah Usulkan Pemilu Digelar 15 Mei 2024

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu politik di Indonesia kini kian terus berhembas.

Salah satunya ialah tentang pelaksanaan pemilu.

Jika sesuai jadwal, pemilu bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.

Namun, ada juga isu yang menyebut jika pemilu bakal diundur karena pandemi Covid-19.

Akhirnya adanya rumor bahwa Pemilu 2024 diundur karena pandemi Covid-19, akhirnya terbantahkan.

Pasalnya, hari ini secara resmi Pemerintah telah mengusulkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.

Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Di jajaran kementerian, hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Mahfud dalam pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada tahun 2024.

"Ada tiga pilihan tanggal pemilu, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," katanya.

Baca juga: Pengamat Sebut Sandiaga Uno Berpotensi Gantikan Prabowo Capres Gerindra di Pilpres 2024

Baca juga: Airlangga Hartarto-Anies Baswedan Diprediksi Sangat Potensial di Pilpres 2024

Setelah disimulasikan dengan berbagai hal, seperti memperpendek kegiatan pemilu agar efisien waktu dan uang, maka masa kampanye diperpendek serta jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tak terlalu lama, maka dipilih Pemilu 2024 pada 15 Mei.

"Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR RI sebelum tanggal 7 Oktober 2021," katanya.

Pemerintah mengantisipasi kemungkinan ada peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) kalau sengketa atau mungkin ada putaran kedua.

"Dihitung semuanya kemudian memperhitungkan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Maka 15 Mei rasional menurut pemerintah," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.