Breaking News:

Berita Palembang

Wagub Mawardi Yahya: Perubahan RPJMD Percepat Terwujudnya Sumsel Maju untuk Semua

Musrenbang Perubahan RPJMD ini sangat penting, karena pada saat ini lah bisa merumuskan kembali strategi pasca pandemi Covid-19.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Humas Pemprov Sumsel
Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2019-2023 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Jumat (13/8/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2019-2023 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Jumat (13/8/2021).

Dalam sambutannya, Mawardi mengatakan, pembangunan Sumsel harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi.

“Pembangunan Sumsel bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Karena itu pihaknya memerlukan masukan dari seluruh stakeholder, baik yang hadir saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir, untuk lebih sempurnanya RPJMD Provinsi Sumsel.

“Perubahan RPJMD ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita Sumsel Maju untuk Semua,” tambahnya.

Mawardi menilai, Musrenbang Perubahan RPJMD ini sangat penting, karena pada saat ini lah bisa merumuskan kembali strategi pasca pandemi Covid-19.

“Dengan cara melakukan penyesuaian makro ekonomi dan keuangan daerah, program strategis daerah dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumsel tahun 2019 – 2023,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terpenuhinya beberapa syarat.

Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri.

Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved