Menuju Herd Immunity

PPKM Level4 di Sumsel Apakah Akan Berakhir, Ini Tanggapan Pemerhati Politik dan Sosial Bagindo Togar

Pemerhati Politik dan Sosial dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar Butar Butar menyatakan pendapat tentang PPKM Level 4 di Sumsel.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Pemerhati politik dan sosial Sumsel dari ForDes, Bagindo Togar Butar Butar menyampaikan tanggapan tentang PPKM Level 4 di Sumsel. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Hari ini penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berakhir.

Seperti diketahui, PPKM dimulai sejak Juli ini berakhir pada Senin, 9 Agustus 2021 hari ini. Nasib kelanjutan PPKM level 4 pun bakal ditentukan hari ini.

Keberlangsungan perpanjangan PPKM masih menjadi perhatian banyak pihak. Masyarakat pun mempertanyakan apakah PPKM level 4 akan diperpanjang kembali atau tidak.

Pemerhati Politik dan Sosial Sumsel dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar Butar Butar menyatakan, kemungkinan PPKM level 4 di beberapa daerah di Sumsel tidak akan diperpanjang, mengingat ada kecenderungan menurunnya kasus baru.

"Terkait PPKM level 4 khususnya di 4 daerah di Sumsel (Palembang, Lubuk Linggau, Mura dan Muba), prediksinya tidak diperpanjang lagi. Tapi paling tidak bukan berarti tidak berlaku lagi PPKM level 4 mungkin level 3, ini sesuatu sedikit banyak memberikan masyarakat kepuasan," kata Bagindo Togar, Senin (9/8/2021).

Diungkap Bagindo, jika yang paling penting sukses tidaknya dalam menanggulangi covid-19 ada 2 indikator, yaitu kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang harus bisa bersinergi dan bergandengan.

"Efektifitas PPKM bisa terukur dengan level 4, yaitu partisipasi masyarakat meningkat dalam merespon kebijakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga dengan berbagai konsekuensinya, harus juga memberikan kewajibannya yang konsisten ke masyarakat," jelasnya.

Kewajiban pemerintah yang konsisten ditambahkan Bagindo, mulai dari percepatan vaksinasi massal dan target volume yang ingin dicapai. Kedua, ragam konsekuensi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi, baik program bantuan sosial (Bansos).

"Untuk apa refocusing anggaran selama ini dilakukan, tapi konsekuensi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran haruslah tepat sasaran ke masyarakat," capnya.

Kemudian dijelaskan Bagindo, besaran anggaran dan peruntukan dan transparasin yang juga sama penting.

"Sampai sekarang sama semua, saya belum melihat transparansu yang total dari pemerintah, terkait penggunaan anggaran untuk penanganan dimasa pandemi covid-19 saat ini," ungkapnya.

Disisi lain, Bagindo menyatakan soal penerapan PPKM level 4 selama ini dibeberapa tempat khususnya kota Palsmbang, jika berbicara ditengah kota yang terpantau, mungkin bisa diawasi dengan baik, namun ia melihat beberapa titik pinggiran seperti di Sako hingga simpang BLK dan Patal masih ada pusat keramaian, mulai resepsi dan sebagainya yang nyaris tidak berjalan efektif protokol kesehatannya.

"Misalnya PPKM level 4 hanya dibatasi 50 orang, namun nyatanya tidak terjadi dan keramaian malahan terjadi. Termasuk masker hanya dileher dan dagu saja tidak ada yang mengingatkannya," tandas Bagindo.

Harusnya dilanjutkan Bagindo, pemerintah ditingkat dibawah jangan sepenuhnya tergantung terhadap Pemkot/ Pemkab dan Pemprov Sumsel. Tapi kecamatan atau kelurahan harusnya aktif, mengawasi ini dengan mengerahkan RT/RW, dan Pemkot harusnya memberikan perhatian dan pembekalan khususnya PPKM prokes, hingga tingkat bawah bisa dilakukan secara sistematis.

"Sehingga PPKM tadi bisa terukur efektifitas dan manfaatnya sampai mana. Kalau ini karena kebosanan masyarakat diturunkannya level 4,nantinya jadi kontra produktif untuk penerapan PPKM berikutnya," pungkasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved