Batas Pelunasan Hutang Rp 1,9 Miliar ke IPB University Tanggal 12 Agustus, Ini kata Pemkab Muratara

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara terhutang kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) University mencapai Rp 1,9 miliar. 

Hutang tersebut merupakan semua biaya terkait program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Kabupaten Musi Rawas Utara di IPB University. 

Pihak IPB University telah menagih tunggakan biaya dari program beasiswa itu sampai tiga kali namun belum juga dibayar oleh Pemda bersangkutan. 

"IPB ngasih deadline sampai tanggal 12 Agustus ini. Kalau tidak dibayar, anak-anak dari Muratara tidak bisa daftar ulang, tidak bisa lanjut kuliah," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Hadi Subeno, Senin (9/8/2021). 

Hadi mengatakan DPRD sangat mengkhawatirkan mahasiswa penerima beasiswa BUD tersebut tidak bisa melanjutkan kuliahnya. 

Karena itu, kata Hadi, mereka mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memastikan kapan pembayarannya.

DPRD terus mendukung Pemkab Musi Rawas Utara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum batas waktu yang ditetapkan IPB University. 

"Kasihan mereka (mahasiswa) tidak bisa melanjutkan kuliah. Kami dari lintas komisi mendukung penuh supaya masalah ini bisa cepat diselesaikan," ujar Hadi. 

Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, Duman Fachsyal mengatakan hutang pemerintah daerah kepada IPB University itu akan segera dibayar. 

Sebelum itu, kata Duman, Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni meminta Dinas Pendidikan menjelaskan terlebih dahulu rincian yang harus dibayar kepada IPB University. 

"Pak bupati ingin meminta rincian yang harus dibayar itu apa saja. Sekarang Dinas Pendidikan masih menghadap pak bupati, hasilnya belum tahu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan beasiswa untuk mahasiswa program BUD memang belum dibayar sejak pendaftaran. 

"Memang untuk mahasiswa BUD IPB Muratara belum dibayarkan beasiswanya dari mulai daftar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sukamto melalui Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Barbara Desbi Sinta. 

Dia mengatakan Pemkab Musi Rawas Utara terhutang dengan IPB University mencapai Rp 1,9 miliar. 

Uang sebanyak itu adalah biaya mulai dari pendaftaran, ujian seleksi, seragam, uang masuk, hingga SPP semester I dan II. 

Uang Rp 1,9 miliar tersebut tidak termasuk biaya makan dan tempat tinggal mahasiswa karena sejak pendaftaran sampai kuliah semester II dilakukan secara daring/online. 

"Dari daftar sampai kuliah semester dua ini secara daring. Jadi biaya makan dan tempat tinggal mereka belum. Mereka masih makan dan tinggal dengan orangtuanya di rumah masing-masing," kata Barbara. 

Dia menegaskan semua biaya terkait program beasiswa BUD IPB University tersebut sudah dianggarkan oleh Pemkab Musi Rawas Utara melalui Dinas Pendidikan. 

"1,9 miliar itu belum dibayar karena dana tersebut masuk dalam SPH (Surat Perjanjian Hutang) tahun 2020," jelasnya. 

Barbara menyebutkan mereka sudah meminta dibayarkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara sampai tiga kali.

Mengingat sudah ada tagihan dari pihak IPB University sebanyak tiga kali pula. 

"Kami sudah minta dibayarkan dengan naik nota dinas dari bupati yang lama sampai bupati yang baru ini sudah tiga kali karena IPB juga sudah nagih tiga kali," ungkapnya.

Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni ketika mendengar laporan sejumlah mahasiswa tersebut sontak terkejut. 

Devi mengaku heran karena Pemkab Musi Rawas Utara saat itu berani menjamin beasiswa para mahasiswa di IPB University, namun ternyata belakangan tidak dibayarkan. 

"Ini artinya terhutang kita sama IPB. Kita punya SPH (hutang) sama kontraktor dari kegiatan pembangunan tahun 2020 ada Rp 199 miliar, ditambah ini, aduh, kacau ini," kata Devi. 

Dia merasa seolah ketiban masalah besar dari kepemimpinan sebelumnya, namun dia tetap berusaha keras memutar otak memikirkan bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada. 

Devi menegaskan bukan bermaksud menyalahkan kepemimpinan Musi Rawas Utara sebelumnya karena dirinya juga bagian dari pemerintahan sebagai wakil bupati.

"Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan pemerintah yang lalu, karena saya juga wakil bupati. Tapi pak bupati (Syarif Hidayat) waktu itu berjanji memberikan beasiswa, tapi beasiswanya tidak dibayar, kan malu kita," kata Devi. 

Dia mengatakan keuangan daerah Pemkab Musi Rawas Utara saat ini sedang sulit akibat adanya pandemi virus Corona atau Covid-19.

Baca juga: Muratara Terima 70 Vial Vaksin Covid-19 Buatan Moderna dari Amerika Serikat, Untuk Dosis 3 Nakes

Untuk diketahui pada tahun 2020, Pemkab Musi Rawas Utara bekerjasama dengan IPB University membuka jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). 

Saat itu ada 27 orang lulusan SMA/MA/SMK yang mendapat beasiswa di IPB University dengan biaya ditanggung pemerintah daerah. 

Kini masih ada 25 mahasiswa asal Musi Rawas Utara yang mendapat beasiswa di IPB University dilaporkan menunggak biaya mencapai Rp 1,9 miliar.