Breaking News:

Akidi Tio Sumbang 2 Triliun ke Sumsel

Kepala Kanwil DJPb Sumsel Bicara Soal Dana Hibah Rp 2 Triliun dari keluarga Akidi Tio

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan terkait donasi Rp 2 T dari Akidi Tio

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Humas Pemprov Sumsel
Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana M.M dan jajaran saat mengunjungi Gubernur Sumsel H.Herman Deru di ruang tamu Gubernur, Rabu (14/7/2021). Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan terkait hibah Rp 2 T dari Akidi Tio. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Adanya sumbangan atau dana hibah sebesar Rp 2 Triliun dari keluarga Akidi Tio yang akan diberikan kepada Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri MM menyita perhatian masyarakat.

Lalu bagaimana proses dana hibah tersebut?

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan (Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana, sebaiknya dipastikan dulu konteksnya sebagai pemberian pribadi atau kepada insitusi.

"Kalau satuan kerja (Satker) vertikal atau institusi sudah paham prosedur hibah langsung. Kalau memang itu hibah langsung ke Polda sebagai institusi, maka harus mematuhi prosedur hibah langsung kepada pemerintah," kata Lydia, Minggu (1/8/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, prosedur hibah kepada pemerintah yang melalui Satker Kementerian/Lembaga  (k/l) dasar hukum nya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 tentang administrasi pengelolaan hibah.

Proses dimulai dari permohonan register dari satuan kerja penerima hibah.

"Untuk hibah langsung dari dalam negeri, permohonan register diajukan ke Kanwil DJPb. Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang, setelah mendapat nomor register, satuan kerja mengajukan permohonan pembukaan rekening ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menampung dana hibah tersebut," katanya.

Masih kata Lydia, setelah dana hibah masuk ke rekening Satker penerima hibah, Satker mengajukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ke Kanwil DJPb.

Setelah revisi Satker dapat menggunakan uang tersebut untuk belanja sesuai dengan revisi yang telah disahkan Kanwil DJPb.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved