Politisi Gerindra Sebut PPKM Darurat Tak Efektif, Kasus Covid-19 Naik Terus ke Level Tertinggi

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Salah satu langkah yang diterapkan pemerintah untuk menekan angka ini ialah dengan penerapan PPKM Darurat.

Bahkan, PPKM ini disebut bakal diperpanjang.

Namun, ditengah rencana perpanjangan PPKM Darurat ini.

Pemerintah diminta segera meninjau ulang penerapan PPKM Darurat karena dinilai tidak efektif mengendalikan kasus Covid-19 dan membebani masyarakat.

Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, menilai PPKM Darurat yang dikomandoi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan sejauh ini belum berhasil mengendalikan kasus Covid-19, justru terjadi lonjakan kasus di hampir semua daerah.

“Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah. Pejabat yang diberi wewenang sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik,” ujar anggota DPR RI periode 2014-2019, Jumat (16/7/2021).

Berdasarkan data Satgas Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021), tertinggi di dunia.

Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya saat ini mencapai 2.726.803 kasus.

Bambang Haryo mengatakan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah.

Padahal, tuturnya, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.

Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.

“Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandeg dan masyarakat menjadi stress sehingga imunnya turun,” kata Bambang Haryo.

Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan.

"Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona,” ujarnya.

Baca juga: Resmi, Jokowi Larang Semua Menteri dan Kepala Lembaga Bepergian ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat

Baca juga: Menko PMK Sebut Presiden Jokowi Sudah Putuskan PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

Baca juga: Sudah Diputuskan Presiden Jokowi, Menko PMK Sebut PPKM Darurat Bakal Diperpanjang Hingga Akhir Juli