Breaking News:

Berita Palembang

Sembako Bakal Kena PPN, Ini Kata Pengamat Universitas Muhammadiyah Palembang

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, Ini pendapat Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Dr Sri Rahayu

Penulis: Hartati
Editor: Yohanes Tri Nugroho
tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi Sembako. Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (Sembako). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Baca juga: Polemik Pajak Sembako, Menkeu Sri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Jadi Tema Utama Pemerintah

Menanggapi rencana penerapan PPN tersebut, Pengamat Universitas Muhammadiyah, Dr Sri Rahayu MM mengatakan kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra namun jika diamati lebih jauh kebijakan tersebut nilai bagus karena pajak pada akhirnya digunakan untuk membangun daerah.

"Pemerintah memungut pajak itu untuk dikelola kembali dan akhirnya akan dikembalikan lagi ke daerah," ujar Sri Rahayu, Kamis (10/6/2021).

Contohnya saja pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek pembangunan lainnya dan pastinya digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Disinggung mengenai sentimen negatif masyarakat yang enggan membayar pajak karena ada sejumlah oknum pajak yang justru menggunakan uang pajak yang dibayar masyarakat untuk kepentingan pribadi, Sri Rahayu mengatakan itu hanya ulah oknum saja.

Tidak semua petugas pajak berbuat tidak baik seperti itu karena masih banyak buktinya pajak dikelola dengan baik dan dibuat untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Polemik Rencana Pajak Sembako, Stafsus Sri Mulyani : Pemerintah Tak Akan Membabi Buta

Bukti nyatanya tol Palembang-Lampung memudahkan jalur transportasi darat sehingga akomodasi lebih mudah dan jarak tempuh lebih cepat.

"Tidak semua pejabat pajak itu berlaku tidak benar banyak juga yang berlaku terpuji jadi jangan menjeneralisir semuanya sama," ujar.

Berikut kebutuhan pokok yang bakal dikenakan pajak yakni Beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsu, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved