Breaking News:

Polemik Rencana Pajak Sembako, Stafsus Sri Mulyani : Pemerintah Tak Akan Membabi Buta

Rencana PPN sembako ini terdapat dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)

tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi Sembako : Rencana pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako, menuai polemik. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Rencana pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako, menuai polemik.

Banyak yang bingung alasan pemerintah mengenakan pajak pada kebutuhan pokok masyarakat.

Rencana PPN sembako ini terdapat dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Di dalam draf aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara terkait polemik ini.

Melalui akun Twitter-nya, @prastow, ia tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako.

Namun demikian, ia menegaskan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak.

Meski di sisi lain, pemerintah pun butuh uang akibat pandemi yang turut memberikan dampak pada pendapatan negara.

"Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!," jelas dia dalam kicauannya, Rabu (9/6/2021).

Yustinus pun telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip utasnya di Twitter tersebut.

Halaman
123
Editor: Wawan Perdana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved