Breaking News:

Polemik RKUHP : Ray Rangkuti Sebut Ada 4 Pasal Berpotensi Lahirkan Kesewenang-wenangan

Sejumlah kalangan menilai ada sejumlah pasal di draf RKUHP yang bisa multitafsir dan bisa melahirkan kesewenang-wenangan.

Editor: Wawan Perdana
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti 

TRIBUNSUMSEL.COM-Draf Rancangan Undang Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menuai polemik.

Sejumlah kalangan menilai ada sejumlah pasal yang bisa multitafsir dan bisa melahirkan kesewenang-wenangan.

Beberapa pasal diantaranya soal tentang pengghinaan kepada presiden, wakil presiden, dan lembaga negara.

Pengamat Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia), Ray Rangkuti menyebut, ada 4 pasal yang sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP.

Empat pasal itu yakni pasal 218, 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal 353, 354 tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

“Empat pasal ini bernafas pada satu hal, ancaman pidana bagi siapapun yang menyebabkan harkat, martabat dan menghina presiden, wakil presiden, lembaga negara dan kekuasaan umum,” kata Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Kompas TV, Rabu (9/6/2021).

Menurut Ray, Pasal 218 RKUHP berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan karena tidak ada penjelasan yang kuat dari maksud kehormatan, harkat, dan martabat Presiden/Wakil Presiden.

“Dalam pasal yang kabur seperti ini justru akan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Pasal 218 juga berpotensi tumpang tindih dengan pasal 353. Lembaga negara dalam pasal ini, tentu saja terdapat di dalamnya adalah lembaga kepresidenan dan wakil presiden,” kata Ray.

“Tak jelas pula beda antara penghinaan dalam pasal 353 ini dengan penyerangan atas harkat martabat presiden/wakil presiden dalam pasal 218 di atas. Apakah penghinaan masuk atau tidak dalam defenisi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Tak jelas,” tambahnya.

Kemudian yang membingungkan, kata Ray, pasal 353 ini tidak hanya berhubungan dengan lembaga kepresidenan, tapi juga lembaga negara secara umum.

Baca juga: Sikap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Usai Diperiksa KPK Hampir 9 Jam

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved