Mahfud MD Bikin Ngeri Usai Pernyataannya Tentang Koruptor Bersatu Lemahkan KPK, Kekuatan Lebihi RI1

TRIBUNSUMSEL.COM - Menkopohukam Mahfud MD kembali mendapatkan kritikan.

Hal itu tak lepas usai pernyataannya sendiri.

Pernyataan Menkopohukam Mahfud MD bahwa para koruptor tengah bersatu menghantam KPK membuat publik bertanya-tanya.

"Tampaknya ada kekuatan yg melebihi Menkopolhukam (dan juga Presiden) “Koruptor kini bersatu untuk melemahkan KPK” …….atas nama Pancasila dan NKRI? ^ngeri euy…semoga gak ada tukang bakso kelamaan nongkrong depan komplek."

Pernyataan itu disampaikan Tokoh NU Gus Nadir pada akun twitternya, @na_dirs.

Hingga tulisan ini diturunkan komentar Gus Nadir sudah 257 di retweet dan disukai  771 orang.

"Kesimpulannya siapapun presidennya skrg ataupun nnti, jika mindset korup msih ada bersarang di eksekutif, legislatif dan partai maka bisa dipastikn mslh korupsi blom bisa diatasi....kecuali ganti sistem demokrasi dgn otoriter dan yg pimpin adlh orng yg tegas lagi jujur." @AndiHabibi.

@ArifKDH: Menkopolhukam saja bilang begitu, dan buzzer masih setia dengan narasi KPK dikuatkan. Buzzer itu pendukung jokowi atau koruptor sih?

@sony_herdiana: Dari pernyataan pak MMD ini setidaknya ada 2 hal yang terkonfirmasi. 1. Parpol atau politisi yang selama ini bilang meguatkan KPK ternyata yang juga menghantam. 2. Ternyata ada kekuasaan yang bahkan presidenpun tidak mampu melawan. habis sudah...

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan para koruptor tengah bersatu untuk menghantam untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Mahfud dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

Berawal saat Mahfud ditanya seputar masalah 51 orang pegawai KPK yang terancam dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mahfud pun menyetujui bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan lembaga anti rasuah.

Namun, kata Mahfud, sejumlah pihak punya pendapat lain.

Termasuk koruptor yang dendam dengan KPK dan berusaha untuk dapat melemahkannya dengan cara apapun.

"Saya sangat hormat pada anak anak ini semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan ini sekarang bersatu untuk hantam itu," kata Mahfud.

Dia mengklaim pelemahan yang dialami oleh KPK bukan kesalahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tercatat, kata dia, sudah beberapa kali eks Gubernur DKI Jakarta itu berupaya untuk menghentikan pelemahan ini.

Misalnya, saat presiden Jokowi berupaya untuk terbitkan Perppu untuk membatalkan rencana revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, upaya itu justru kandas karena dapat pertentangan dari DPR dan Partai Politik.

"Ketika presiden mengeluarkan Perpu untuk undang-undang itu itu kan hantam kanan kiri. Bahwa DPR tidak setuju dan partainya tidak setuju. Bagaimana ingin mengeluarkan Perpu tapi ditolak artinya permainan itu tidak mudah. Tetapi saya sama seperti bapak dan masyarakat mendukung KPK itu harus kuat dan oleh sebab itu tinggal bagaimana menguatkan itu," ungkap dia.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan semua pihak untuk tidak meragukan komtimen dirinya untuk penguatan terhadap KPK.

Dia pun mengungkit perjuangannya dahulu saat masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sejak dulu pro KPK sejak dulu. Saya ketua MK, 12 kali itu (KPK) ingin dirobohkan undang-undangnya dan saya bela dan menangkan KPK terus. Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai dan di civil society dan civil society ini akan pecah juga," jelas dia.

Tak hanya itu, Mahfud mengaku juga mengenal baik orang-orang yang bekerja di KPK. Termasuk salah satu penyidik seniornya Novel Baswedan.

"Saya kenal baik dengan Pak Novel Baswedan beberapa kali ke rumah dan beberapa kali ke kantor saya dan saya juga nengok ketika dia diserang air keras saya nengok ke rumah sakit. Ketika orang banyak tidak nengok karena takut dan karena segan, saya tetap nengok," tukasnya.

Baca juga: Sosok dan Sepak Terjang Muhaimin Iskandar yang Diusung DPP Perempuan Bangsa Jadi Capres 2024

Baca juga: Perjuangan Kapolsek Pemulutan dan Kepala BPBD Ogan Ilir, 6 Jam Padamkan Kebakaran Lahan 1 Hektare

Tanggapan Pengamat Politik

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin ikut menanggapi pengakuan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin membatalkan rencana revisi UU KPK dengan menerbitkan Perppu.

Namun, menurut Ujang, upaya Jokowi menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan KPK hanya omong kosong belaka.

Terlebih, berdalih saat rencana tersebut terganjal restu DPR dan partai politik (parpol).

Ujang menilai, jika memang berniat menyelamatkan lembaga antirasuah itu, pemerintah seharusnya sejak awal tak merevisi UU KPK.

"Omong kosong saja menyelamatkan KPK. Semua sandiwara saja dan rakyat sudah paham itu. Mestinya dulu pemerintah tak merevisi UU KPK."

"Kalau saat ini ya sudah rusak semua. KPK-nya sudah dirusak, dilemahkan, dan dibunuh," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, pernyataan Mahfud tersebut ibarat pembenaran pemerintah semata agar tak disalahkan oleh publik.

"Itu alasan pembenaran pemerintah saja agar tak disalahkan oleh publik. Katanya Jokowi tak ada beban, mestinya kan tak ada beban untuk bisa keluarkan Perppu," ujar Ujang.

"Itu alasan berkelit pemerintah, agar sejarah tak mencatat buruk mereka. Padahal rakyat tahu persis, itu adalah persekutuan pemerintah dengan DPR RI," imbuhnya.

Padahal, Ujang menilai kala itusudah paling tepat pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu demi menyelamatkan KPK.

"Mestinya keluarkan Perppu. Tapi mana mau (pemerintah-red)," tandasnya.

Senada dengan Ujang, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Paramater Politik Adi Prayitno mengatakan, pemerintah harusnya mengeluarkan Perppu jika serius menyelamatkan KPK.

"Kalau mau serius selamatkan KPK keluarkan Perppu. Batalkan semua regulasi yang potensial bikin KPK sakaratul maut," ujar Adi, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

Kendati demikian, Adi turut mengamini pernyataan Mahfud MD.

Sebab, Adi melihat pelemahan KPK terjadi akibat DPR menyetujui revisi UU KPK.

"Saya 1.000 persen mengamini Mahfud MD. Soalnya kondisi KPK saat ini (terjadi) karena DPR menyetujui revisi UU KPK meski ditolak aktivis dan kelompok civil society. Proses pengesahannya juga sangat cepat," kata dia.

Adi juga menyebut persoalan lembaga antirasuah tersebut harus dilihat secara menyeluruh.

Seperti di hulu, ada keputusan kontroversi pemerintah yang disetujui DPR.

Sementara di hilir, Komisioner KPK hanya menerjemahkan UU yang sudah disahkan legislator dan pemerintah.

"Publik harus mempelototi persoalan hulu. Ada DPR yang sahkan UU ini. Hampir semua parpol setuju. Coba parpol menolak, tak mungkin begini KPK kondisinya sekarang," tandasnya.

Mahfud MD Ungkap Jokowi Sempat Ingin Terbitkan Perppu KPK

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara terkait polemik yang muncul di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.

Mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) ini ikut menyayangkan polemik 51 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Mahfud mengaku dirinya berada di pihak yang sama dengan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, menurutnya, sejumlah pihak punya pendapat lain.

Termasuk para koruptor yang dendam dengan KPK dan berusaha untuk dapat melemahkannya dengan cara apapun.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tokoh NU Ngeri dengan Pernyataan Mahfud MD Soal Koruptor Bersatu Lemahkan KPK, Kekuatan Lebihi RI1.