Demokrat Buka Suara Soal Isu Duet Cak Imin dengan AHY di Pilpres 2024 : Belum jadi Prioritas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Muncul isu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar duet dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam perhelatan Pilpres 2024. 

Pertama kali wacana itu digaungkan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Menanggapi itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani buka suara.

Ia mengatakan pihaknya menghormati adanya wacana tersebut.

Hanya saja pembahasan wacana itu belum menjadi prioritas Demokrat.

"Kami menghormati aspirasi politik yang berkembang di internal PKB terkait pemilihan presiden 2024, termasuk wacana memasangkan Mas Ketum AHY dengan Cak Imin. Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin sebagai calon presidennya. Namun bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana seperti ini belum menjadi prioritas," ujar Kamhar, kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Kamhar mengungkap partainya masih fokus pada agenda konsolisi internal untuk mempersiapkan Musda dan Muscab.

Selain itu juga fokus kepada konsolidasi eksternal yaitu melakukan kerja-kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat yang hingga kini masih diterpa kesusahan akibat krisis ekonomi dan krisis kesehatan.

Tak hanya itu, partai berlambang mercy itu juga tengah fokus terhadap advokasi kebijakan, untuk merespon dan melakukan telah kritis atas berbagai persoalan yang belum teratasi.

Dia mencontohkan ancaman terhadap pemberantasan korupsi yang berpotensi terganggu akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami sangat serius terhadap ini. KPK adalah anak kandung reformasi sebagai institusi yang dibentuk untuk menjawab masalah KKN khususnya korupsi yang merajalela di era orba," kata Kamhar.

"Partai Demokrat terus mengambil sikap kritis pada persoalan ini mulai dari revisi UU pemberantasan korupsi hingga kini yang terbaca sebagai operasi sistematis untuk melemahkan KPK dan menghalangi agenda pemberantasan korupsi. Sangat jauh berbeda dengan wajah KPK dan agenda pemberantasan korupsi di masa Pemerintahan SBY," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kamhar menegaskan Partai Demokrat untuk saat ini masih memprioritaskan menjawab persoalan di Tanah Air yang belum juga teratasi.

"Dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi prioritas untuk disikapi, utamanya terkait krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang belum teratasi hingga kini," tandasnya.