Breaking News:

Bea Cukai: Upaya Menanggulangi Penyelundupan dengan Pendekatan Sosiokultural

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas

Editor: Prawira Maulana
ISTIMEWA
Menanggulangi Penyelundupan dengan Pendekatan Sosiokultural. 

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini walaupun media massa sudah cukup memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, oleh instansi terkait. Dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan.

Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundangundangan tentang kepabeanan maupun dalam pelaksanaanya untuk lebih menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean. Untuk mewujudkan semua hal tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 karena beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan.

Tindakan penyelundupan adalah suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Timbulnya kerugian negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja atau lalai berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPh, Pasal 22 impor, PPn BM atau PPn Barang Mewah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang dan bea keluar.

Beberapa jenis pelanggaran yang terjadi bukan tidak mungkin untuk diberantas. Para pelaku melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan dan karakteristik masyarakat yang mudah dimanfaatkan. Sehingga untuk memutus mata rantai pelanggaran perlu adanya upaya pengawasan yang intensif serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa turut serta melakukan pelanggaran hanya membuat perekonomian dan pembangunan tidak berkembang.

Oleh karenanya, Bea Cukai perlu merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Pendekatan dengan menyentuh aspek sosiokultural dapat menjadi alternatif strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan sosial, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Strategi pendekatan sosiokultural adalah upaya untuk merubah perilaku masyarakat dengan menggunakan aspek-aspek sosial dan budaya yang hidup di masyarakat setempat. Untuk melakukan strategi tersebut, fungsi dan sinergi antar unit kerja harus dioptimalkan, karena keterbatasan tugas dan fungsi unit pengawasan pada PMK 188/PMK.01/2016 dalam kaitannya dengan pendekatan sosiokultural.

Pengawasan Sosial

Menurut Soetarto dan Sihaloho (2018: modul 4.1), masyarakat sebagai suatu kesatuan yang telah hidup dalam waktu yang relatif lama, memiliki kekuatan-kekuatan (hukum normatif) berdasarkan budaya lokal. Kekuatan-kekuatan ini yang selanjutnya menjadi alat kontrol atas pengendalian masyarakat yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, kekuatan-kekuatan masyarakat ini yang disebut sebagai pengawasan sosial.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved