Seleksi CPNS dan PPPK 2021
Jelang Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Pembuatan SKCK di Polres Banyuasin Meningkat
Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banyuasin, terlihat sudah banyak masyarakat yang membuat SKCK
Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Wawan Perdana
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN-Pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres Banyuasin meningkat jelang pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 di Banyuasin.
SKCK menjadi satu diantara banyak syarat yang dibutuhkan pelamar CPNS dan PPPK.
Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banyuasin, terlihat sudah banyak masyarakat yang membuat SKCK.
Rani, seorang warga Banyuasin, Kamis (20/5/2021) mengaku, sejak pagi harus mengantre untuk membuat SKCK yang nantinya dipergunakan untuk mengikuti tes CPNS.
"Tinggal menunggu saja jadinya SKCK. Memang ramai sekali, jadi harus mengantre," ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan Selvi. Ia juga tengah membuat SKCK yang nantinya digunakan untuk mencari kerja.
Selain untuk mencari kerja, SKCK tersebut digunakan untuk mengikuti tes CPNS.
"Coba-coba ikut tes CPNS. Kalau tidak lulus, cari kerja yang lain," ujar lulusan S1 ini.
Baca juga: Syarat Ketentuan Umum CPNS, PPPK dan PPPK Guru Tahun 2021 yang Akan Dibuka Akhir Bulan Mei 2021
Kapolres Banyuasin Imam Tarmudi melalui Wakapolres Kompol Yenni Diarti menuturkan, memang untuk pelayanan di SPKT Polres Banyuasin mengalami peningkatan khususnya pembuatan SKCK.
"Mulai banyak masyarakat yang buat SKCK. Sehari bisa diterbitkan 40 sampai 50 SKCK," katanya.
Lanjut Yenni, pelayanan pembuatan SKCK diberikan dengan semaksimal mungkin dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sehingga, masyarakat yang mengantre tidak menumpuk di satu tempat.
Sesuai nomor antrean, masyarakat dipanggil untuk proses pembuatan SKCK.
Mulai dari pembuatan sidik jari hingga pencetakan SKCK diatur dengan tujuan tidak adanya penumpukan. Sehingga masyarakat yang datang bisa terlayani semuanya.
"Ruangan SPKT dipasang CCTV yang terintegrasi langsung Kapolres dan Wakapolres. Sehingga, kami langsung bisa mengontrol pelayanan yang diberikan anggota kepada masyarakat. Kami juga langsung bisa menegur anggota, bila terlihat ada pelayanan yang kurang baik atau terjadi penumpukan masyarakat," pungkasnya.
