110 Orang Jadi Korban Kebrutalan KKB Tiga Tahun Terakhir, Berikut Rinciannya Tak Hanya TNI dan Polri
110 Orang Jadi Korban Kebrutalan KKB Selama Tiga Tahun Terakhir, Berikut Rinciannya Tak Hanya TNI dan Polri
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Pemerintah secara resmi telah menyebut KKB sebagai teroris.
Bukan tanpa sebab.
Hal itu dilakukan karena sejumlah ulah yang dilakukan oleh KKB ini.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan banyaknya jumlah korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata selama tiga tahun terakhir.
Mahfud mengatakan korban kebrutalan dari KKB bukan hanya dari TNI dan Polri melainkan juga warga sipil.
Mahfud merincikan, korban penganiayaan KKB dari selama tiga tahun terakhir berjumlah 110 orang.
Sebanyak 53 orang di antaranya, kata Mahfud, merupakan warga sipil.
Sedangkan korban dari TNI berjumlah 51 orang dan dari Polri 16 orang.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat virtual bersama jajaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara virtual pada Senin (3/5/2021).
"Yang meninggal banyak juga. Masyarakat atau warga sipil yang meninggal karena penganiayaan seperti tadi itu 59 orang, TNI 27 orang, Polri 9 orang. Seluruhnya 95 orang. Itu dengan tindakan yang sangt brutal. Sementara kita tetap berpedoman jaga hak asasi manusia seperti yang disampaikan tadi," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan berdasarkan catatannya, tindakan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, TNI, dan Polri beragam.
Tindakan tersebut di antaranya membunuh, membakar rumah, hingga membakar pesawat.
"Mereka terus melakukan tindak kekerasan. Jumlahnya sedikit dan perbuatannya itu membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar dipinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya di tengah jalan, lalu bikin video menantang, 'ke sini TNI Polri saya potong lehermu, saya ajak perang kamu', itu yang terjadi dan itu selalu ada videonya. Beritanya juga tersebar," kata Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan sejak awal ia menjabat sebagai Menteri Koordintor Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Oktober 2019 lalu, sudah banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mendatanginya untuk berbicara terkait persoalan tersebut.
Tepatnya pada Desember 2019, kata dia, banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang memintanya untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih tegas.
