TPP ASN Dipotong 50 Persen
TPP Dipotong 50 Persen, ASN Pemkot Palembang Hanya Pasrah, Bingung Bayar Kredit Rumah
Terpaksa uang gaji dialihkan untuk bayar cicilan motor, kredit rumah dan kredit lainnya. Kalau uang gaji untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah
Penulis: Sri Hidayatun | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
Ini dilakukan sebagai salah satu cara Pemerintah Kota Palembang untuk pembayaran pengerjaan proyek yang terhitung sejak tahun 2019- 2020.
Seketaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan sejak virus Corona menyerang pada awal Febuari 2019 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang terjun bebas.
Dampaknya pembayaran pengerjaan proyek yang terhitung sejak tahun 2019- 2020 menjadi terhutang.
"Tercatat hutang pemkot mencapai Rp 218 miliar untuk pengerjaan proyek ini," ujarnya, Kamis (22/4/2021).
Langkah ini terpaksa diambil karena dari sinilah bisa mengatasi permasalah hutang yang dialami pemerintah kota Palembang.
Baca juga: Utamakan Pre Konsepsi Sebelum Menikah, Cegah Stunting Perlu Peran Ayah-Ibu
Baca juga: Penghasilan Jadi Buruh Tak Cukup, Kakek 73 Tahun di Pemulutan Pilih Mengundi Nasib, Main Judi Togel
Pemotongan TPP ini berlaku untuk semua tingkatan esselon, mulai dari esselon II III dan IV.
"Termasuk juga TPP saya yang akan dipotong sama seperti staf yang juga akan dipotong juga. Semua untuk efisiensi agar dapat melunasi hutang yang belum dibayarkan Pemkot," jelas Dewa.
Rencananya, pemberlakuan untuk pemotongan TPP ini direncanakan pada sekitar Mei atau Juni 2021. "Namun sebenarnya dari banyak hutang yang dibayar ini tidak cukup dari pemotongan TPP saja. Akan tetapi efesiensi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun akan dialihkan untuk pembayaran hutang itu nantinya," tutur Dewa.
Lanjut dia, anggaran OPD yang akan dipangkas, bisa saja anggaran yang tidak terlalu prioritas seperti anggaran perjalanan dinas akan dikurangi, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), karena saat Pemkot Palembang telah menerapkan Paperles, Sindi (tanda tangan elektronik), pengadaan baju dinas, satu dinas hanya diperbolehkan satu setel dan biaya makan minum.
"Seluruh OPD sudah kita surati, atas perintah Walikota. Sebelumnya memang kita ada wacana untuk pinjaman ke pihak ketiga tapi untuk prosesnya panjang dan masih wacana. Jadi kami pilih pemangkasan seperti ini dulu," beber dia.
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
