Breaking News:

KPK Minta Kepala Daerah di Sumsel Tak Persulit Izin Usaha

Fakta empiris bahwa yang sering terjadi korupsi adalah perizinan usaha. Kami minta kepala daerah tidak mempersulitnya.

SRIPO/JATI
Ketua KPK RI Firli Bahuri didampingi Gubernur Sumsel H Herman Deru diwawancarai usai audiensi dengan kepala daerah se-Sumsel di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/4/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah di Sumatra Selatan untuk tidak mempersulit perizinan usaha dengan tujuan agar iklim investasi di daerah itu kondusif.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan, selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perizinan usaha juga rentan menjadi modus korupsi.

“Fakta empiris bahwa yang sering terjadi korupsi adalah perizinan usaha. Kami minta kepala daerah tidak mempersulitnya karena tentu investor tidak mau masuk ke daerah kita,” katanya usai acara audiensi dengan kepala daerah se-Sumsel di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/4/2021).

Firli menjelaskan, investasi merupakan salah satu pilar yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, komponen tersebut juga memberi dampak lanjutan terhadap suatu daerah, seperti terbukanya lapangan dan meningkatnya pendapatan serta daya beli masyarakat.

“Tentu kami sampaikan tidak ada pemda yang mempersulit perizinan investasi dan berusaha,” jelasnya.

Dia menerangkan, KPK juga memantau pusat pelayanan terpadu yang digelar pemda. Menurutnya, melalui kebijakan satu peta (one map policy) yang dicanangkan pusat tentu akan memudahkan kegiatan investasi serta menghindari celah korupsi.

“Dia [investor] cukup buka koordinat peta dan segera tahu apa itu daerah industri atau permukiman, maka tidak ada upaya untuk mereka melakukan perbuatan menyimpang,” ujarnya.

Menurut Firli, cara lain yang bisa diupayakan oleh pemda adalah pemanfaatan teknologi atau sistem elektronik dalam layanan publik.

Dengan demikian, hubungan fisik antara pemohon izin dan pemberi izin dapat berkurang sehingga terhindar dari korupsi.

Sementara, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan pihaknya telah mendapat panduan dari KPK terkait perizinan investasi dan berusaha.

“Kami sudah mendapatkan panduan tentang regulasi yang berada di pusat, tentunya selama perizinan itu ada di daerah bisa menjadi keuntungan daerah karena investasi masuk. Maka pemda di Sumsel tidak akan mempersulitnya,” katanya. (sp/jati)

Ikuti Kami di Google Klik

Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved