Breaking News:

Ketua KPK Bicara Penanganan Korupsi di Sumsel, Minta Jangan Ada Intervensi

Menurut Firli, pihak penegak hukum bekerja dengan kecukupan bukti dan berdasarkan kajian soal kemungkinan tindakan melawan hukum

Editor: Wawan Perdana
SRIPO/JATI PURWANTI
Ketua KPK Firli Bahuri saat mengisi Kuliah Umum Ketua KPK RI di Universitas Sriwijaya Palembang, Kamis (15/4/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah kasus korupsi masih ditemukan di Sumatera Selatan (Sumsel). Terbaru adanya penyidikan soal dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyebut pemeriksaan kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya sejak awal telah ditangani kejaksaan tinggi.

Mengacu pada hal itu, maka kasus tersebut belum dapat ditangani oleh lembaga antirasuah.

"Terkait dengan itu KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang seperti kejaksaan dan kepolisian. Caranya memberi tahu kepolisian dan kejaksaan. Saya belum tanda tangan perkara masjid Sriwijaya," ujar Firli saat mengisi Kuliah Umum Ketua KPK RI di Universitas Sriwijaya Palembang, Kamis (15/4/2021).

Menurut Firli, jika ingin menjadikan kasus dugaan korupsi masjid tersebut ditangani oleh KPK, langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan menetapkan perkara korupsi masjid Sriwijaya sebagai bagian dari supervisi. Nantinya setelah proses supervisi akan dilakukan penelaahan, penilitian dan pengawasan penanganan kasus.

Baca juga: Mantan Gubenur Sumsel Bantah Mangkir Diperiksa Kejati Terkait Kasus Masjid Sriwijaya

"Kalau nanti masuk dalam pasal 10 Huruf A UU No. 19 Tahun 2019 maka KPK bisa mengambil alih perkara dan penentuan terhadap pelaku tindakan korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan," tambah dia.

Dia mencontohkan, kasus korupsi di Sumsel yang telah disupervisi yakni kasus lahan kuburan di Baturaja. Dalam kasus tersebut telah ada empat orang yang divonis sebagai tersangka namun pejabat lain yang terlibat dan posisinya lebih tinggi tidak tersentuh proses hukum.

"Yang di atas tidak kena. Di Polda mental, kejaksaan tidak mau P21 oleh karena itu KPK supervisi," kata dia.

Menurut Firli, pihak penegak hukum bekerja dengan kecukupan bukti dan berdasarkan kajian soal kemungkinan tindakan melawan hukum.

Baca juga: Mantan Kades di OKU Timur Dijebloskan ke Penjara, Pungli Ratusan Juta Pembuatan Sertifikat Tanah

"Kepada gubernur saya titip, jangan ada intervensi (dalam penanganan kasus korupsi). Kalau itu terjadi akan diambil alih," ujarnya.

Dia menegaskan, perkara yang ditangani KPK bukan berdasarkan laporan perorangan tetapi berdasarkan kecukupan bukti.

"Jangan khawatir siapapun pelakunya akan diselesaikan.Tinggal dimonitor saja dan kita akan tetapkan kasus Sriwijaya ini sebagai perkara yang disupervisi KPK," tegasnya. (Sp/ Jati Purwanti)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved