Mantan Gubenur Sumsel Bantah Mangkir Diperiksa Kejati Terkait Kasus Masjid Sriwijaya

Alex Noerdin, menyayangkan ketidakhadirannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya oleh penyidik Kejati Sumsel disalahartikan.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Kms Khoirul Mukhlis, selaku tenaga ahli DPR RI yang ditunjuk Alex untuk menjadi juru bicaranya usai menyampaikan surat resmi dari Alex perihal ketidakhadirannya untuk kali kedua dipanggil sebagai saksi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel, Kamis (15/4/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin, menyayangkan ketidakhadirannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya oleh penyidik Kejati Sumsel disalah artikan seperti mangkir dari pemeriksaan.

Penegasan ini disampaikan Kms Khoirul Mukhlis, selaku tenaga ahli DPR RI yang ditunjuk Alex untuk menjadi juru bicaranya usai menyampaikan surat resmi dari Alex perihal ketidakhadirannya untuk kali kedua dipanggil sebagai saksi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel, Kamis (15/4/2021). 

"Yang pasti sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum beliau sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang meyebut seolah-olah beliau mangkir karena kata itu identik dengan ketidakhadiran tanpa konfirmasi atau tanpa keterangan,

padahal Pak Alex belum dapat hadir karena harus melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI dan meminta agar dilakukan penjadwalan ulang kepada penyidik," sebut Mukhlis ditemui di kantor DPD Partai Golkar Sumsel Jl Hoki. 

Mukhlis sendiri tiba di gedung Kajati Sumsel sekitar pukul 08.00 WIB dan langsung diarahkan menuju ke ruang PTSP, disini dia diterima salah seorang staf PTSP bernama Hera. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Tak Terima Dibuat Meme Soal Masjid Sriwijaya, H Alex Noerdin Bakal Lapor ke Polisi

Disana, Mukhlis yang juga selaku pengurus DPD Partai Golkar Sumsel ini menyerahkan surat dengan kop resmi DPR RI yang berisi permohonan agar penyidik Kejati Sumsel untuk dapat melakukan penjadwalan ulang terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi, karena disaat yang bersamaan, mantan Gubernur Sumsel dua periode ini tengah mengikuti kegiatan di DPR RI Jakarta yang tak dapat ditinggalkan. 

"Sekali lagi, bukan mangkir ya tapi semata-mata karena memang jadwal pemanggilan beliau sebagai saksi itu berbarengan dengan jadwal kegiatan DPR RI di Jakarta dan meminta agar dilakukan penjadwalan ulang," pungkasnya.

Sementara itu, gelombang simpati kepada mantan Gubernur Sumsel yang menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik, setelah meme yang disinyalir terkait proses hukum kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya terus mengalir. 

Setelah sebelumnya Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumsel, kali ini giliran DPD Partai Golkar Sumsel yang angkat bicara.

"Permasalahannya tidak ada sedikitpun menghargai yang bersangkutan selaku orang tua, tidak usahlah beliau sebagai mantan Gubernur Sumsel dua periode dan selaku ketua DPD Partai Golkar Sumsel tiga periode.

Kami berbicara disini selaku kader Partai Golkar sekalipun ini masalah personal yang diduga dilakukan oknum yang tak bertanggungjawab," ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Herpanto di kantor DPD Partai Golkar Sumsel, Kamis (15/4/2021). 

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya, Penyidik Kejati Sumsel Kembali Panggil Sejumlah Saksi

Disampaikannya, DPD Golkar Sumsel juga bakal mengkaji apakah penyebarluasan meme yang dianggap telah mendahului proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Kejati Sumsel ini apakah sudah memenuhi kriteria pelanggaran sehingga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau tidak,

apabila benar telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran maka Golkar Sumsel mendorong penegak hukum apabila nantinya kasus ini dilaporkan ke aparat kepolisian untuk mengusutnya secara tuntas dan bagi pelakunya agar dikenakan hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Pastinya kami selaku keluarga besar Partai Golkar Sumsel merasa sangat tersinggung atas penyebaraan meme tersebut, terlebih disebar melalui Whatapps Grup salah satu organisasi keolahragaan di Sumsel, bahkan kawan-kawan Golkar di daerah juga bereaksi mereka marah karena selaku salah satu tokoh Golkar yang sangat dihormati di Sumsel justru seolah dibuat main-main melalui meme seperti itu.

Untuk itu kami meminta kepada penegak hukum agar menuntaskan kasus ini karena merujuk Pasal 27 UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik baik pihak yang melakukan hal itu diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp750 juta," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved