SIKM Artinya Apa? Adalah Singkatan dari Surat Izin Keluar Masuk, Ini Beda dengan Tahun Lalu

SIKM adalah Surat Izin Keluar Masuk. SIKM dibutuhkan sebagai syarat perjalanan di masa mudik 2021

Editor: Wawan Perdana
Tribunsumsel.com
SIKM adalah Surat Izin Keluar Masuk. SIKM dibutuhkan sebagai syarat perjalanan di masa larangan mudik 2021 

TRIBUNSUMSEL.COM-SIKM adalah Surat Izin Keluar Masuk. SIKM dibutuhkan sebagai syarat perjalanan di masa larangan mudik 2021. SIKM juga diterbitkan untuk mencegah melonjaknya kasus Covid-19.

Pada masa larangan mudik 2020, Pemprov DKI menjadikan SIKM sebagai syarat perjalanan.

Untuk diketahui, permohonan untuk membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) 2021 di Jakarta berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada masa larangan mudik 2020, Pemprov DKI Jakarta membuka sarana permohonan SIKM melalui sistem online.

Saat ini para pelaku perjalanan tidak lagi mendaftar online. SIKM bisa didapat dari perusahaan atau instansi pemerintah.

Untuk pekerja non-formal atau masyarakat umum dapat mengajukan SIKM di kantor kelurahan domisili atau tempat tinggal.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan mengenai SIKM di Jakarta merujuk pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam beleid tersebut, masyarakat yang ingin mudik untuk keperluan mendesak seperti menjenguk keluarga yang sakit atau meninggal dunia atau untuk keperluan persalinan di luar kota harus menyertakan SIKM.

SIKM dapat diperloleh dari kepala desa atau lurah setempat.

Baca juga: Ketahui Ini Aturan Perjalanan Dinas dan Kondisi Mendesak Selama Larangan Mudik 2021

Begitu bagi pekerja sektor informal yang ingin mendapatkan SIKM.

Pelaku perjalanan harus melengkapi SIKM yang dapat dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan dengan tanda tangan basah atau elektronik.

"SIKM berlaku bagi pekerja non-formal dan atau masyarakat umum yang tidak bisa mendapatkan surat dari pimpinan perusahaan karena memang mereka tidak bekerja di perusahaan, atau tidak mendapatkan surat tugas dari pemerintah setempat," ujar Syafrin di Balai Kota, Jumat (9/4/2021).

Sementara untuk ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI, Polri, yang ingin melakukan perjalanan darudat, mereka wajib melampirkan surat tugas minimal dari pejabat eselon II untuk dapat SIKM.

Sedangkan untuk karyawan swasta, mereka harus mendapatkan surat perjalanan dari pimpinan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved