Breaking News:

Sidang Johan Anuar

Johan Anuar Bantah Terima Aliran Dana Pengadaan Lahan Kuburan, Ini Kata JPU KPK

Johan Anuar membantah dirinya menerima aliran dana dalam pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU tahun anggaran 2013. 

TRIBUNSUMSEL.COM/SHINTA
JPU KPK, Asri Irawan saat ditemui ditemui setelah sidang dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan kabupaten OKU dengan terdakwa Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU, Johan Anuar yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (642021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Johan Anuar membantah dirinya menerima aliran dana dalam pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU tahun anggaran 2013. 

JPU KPK, Asri Irawan menanggapi santai terkait pernyataan wakil bupati non aktif kabupaten OKU tersebut. 

"Dalam KUHP itu diatur tentang hak dari setiap tersangka atau terdakwa untuk ingkar, silahkan saja. Tapi kami punya bukti-bukti. Dan bukti-bukti Itu kami peroleh dari keterangan saksi," ujarnya saat ditemui setelah sidang beragendakan keterangan terdakwa Johan Anuar terkait dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan kabupaten OKU yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (6/4/2021). 

Dikatakan Asri, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, Johan Anuar disebut telah menerima aliran dana sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Dana itu terkait pengadaan lahan kuburan kabupaten OKU tahun anggaran 2013.

"Tapi bukan hanya jumlah tersebut saja, ada juga yang lainnya dan akan kami tuangkan pada surat tuntutan," ujarnya. 

Tak hanya itu, ada sejumlah tindakan Johan Anuar yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum. 

"Bahwa yang pertama, dalam diri terdakwa terdapat kualitas melawan hukum. Bukan hanya dilakukan oleh Umirtom atau teman-temannya dari pemda, tetapi yang bersangkutan juga melampaui kewenangannya, itu disebut dengan melawan hukum. 

Baca juga: Breaking News: Hari Ini Wabup OKU Johan Anuar Disidang, Sidang Tak Digelar Online

Kemudian bagaimana dengan memperkaya diri sendiri. Ada aliran-aliran dana, bisa kita lihat tadi dari keterangan terdakwa dalam persidangan," ujar dia. 

Lanjut Asri, seperti yang dipertanyakan oleh Jaksa KPK dan majelis hakim terkait surat pertanggungjawaban yang ditandatangani Johan Anuar, hal itu dinilai janggal sebab tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari jabatan Johan Anuar yang ditahun 2013 silam menempati posisi sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten OKU. 

Halaman
12
Penulis: Shinta Dwi Anggraini
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved