Berita Palembang
Hari Ini Mulai Dilakukan Pendataan Keluarga 2021, Ini yang Harus Disiapkan
Tahun ini, pendataan keluarga dilaksanakan serentak se-Indonesia selama dua bulan yaitu pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaunching pendataan keluarga (PK) tahun 2021 serentak se-Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
"Tahun ini, pendataan keluarga dilaksanakan serentak se-Indonesia selama dua bulan yaitu pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021," kata Kepala BKKBN Provinsi Sumsel Nopian Andusti saat di Griya Agung, Kamis (1/4/2021).
Lebih lanjut ia mengatakan, akan ada petugas yang melakukan pendataan keluarga. Setidaknya untuk di Sumsel sebanyak 13.414 kader disiapkan untuk melakukan pendataan keluarga.
Misal berapa kali makan daging dalam satu bulan. Ia jawab saja sesuai apa adanya, karena memang belum tentu juga suka makan daging. Jadi jawablah secara benar apa adanya agar data ini benar-benar akurat.
"Pendataan keluarga ini dilaksanakan selama dua bulan, dengan target 2,329,293 juta penduduk. Kita optimis bisa melakukan ini," katanya.
Menurutnya, saat petugas melakukan pendataan hal yang harus disiapkan hanya Kartu Keluarga (KK). Lalu menyiapkan diri untuk memberikan informasi yang benar dan apa adanya.
"Minimal ada kepala keluarga yang memberikan informasi tentang keluarganya. Kita harap dapat profil keluarga Indonesia. Bukan hanya kuantitas saja tapi kualitas keluarga yang ada di Indonesia khususnya Sumsel," katanya.
Baca juga: Sekar Istri Epan Benarkan Driver Taksol Online yang Sempat Diberitakan Hilang Sudah Ditemukan Polisi
Baca juga: Nonton Drakor Buat Weekend-an? #KenapaNggak
Pada hari pertama ini Gubernur Sumsel Herman Deru yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Herman menjadi orang pertama yang didata oleh BKKBN Provinsi Sumsel sebagai tanda dimulainya Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Sumsel.
Pada kesempatan tersebut Deru mengatakan bahwa PK 21 yang diselenggarakan oleh BKKBN secara nasional diseluruh Indonesia tidak hanya sekedar menghitung kuantitas jumlah penduduknya saja, akan tetapi kegiatan ini juga dilakukan untuk menggambarkan tentang kualitas pendidikan serta ekonomi keluarga tersebut.
"Kenapa kepala daerah didata yang pertama, ini merupakan cara kita untuk mensosialisasikan kegiatan pendataan ini agar masyarakat mengetahui dan menyiapkan diri menyambut kedatangan dari tim BKKBN," katanya.
Menurutnya, ini berbeda dengan sensus penduduk. Kalau sensus penduduk tentang jumlah, tapi kalau ini pendataannya secara sensus dengan berbagai indikator. Yang pada akhirnya akan mendapatkan analisa.
"Layanilah petugas dengan baik sampaikan data dengan benar, jawab pertanyaan dengan rinci dan benar. Kenapa ini penting bagi kita, karena ini salah satu pijakan dalam menentukan pelakasanan dan pembangunan. Bupati dan walikota, camat, sampai rt pandu petugas ini dengan baik," pesannya.
