Breaking News:

Berita Politik

Sumsel Tolak Impor Beras, Partai Demokrat Apresiasi Kadernya Suara Lantang

Sekali lagi dari Partai Demokrat sesuai tagline kami Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tentu akan terus mendorong ini (tolak impor beras).

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Kantor Bulog Divisi Regional Sumsel-Babel di Jl Perintis Kemerdekaan Palembang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wacana impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan RI mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk di Sumsel yang melakukan penolakan, baik dari petani, legislatif hingga eksekutif.

Partai Demokrat Sumsel sendiri, mengapresiasi sejumlah anggota fraksi Demokrat yang ada di DPRD Sumsel, yang selama ini bersuara lantang melakukan penolakan tersebut, karena akan merugikan para petani.

"Mengenai impor beras yang akan terjadi Sumsel, saya sangat mengapresiasi sekali (penolakan), sebagai salah satu unsur pimpinan partai Demokrat di Sumsel dan angkat bicaranya anggota fraksi partai Demokrat dalam hal ini Azmi Sofix selaku yang konsen masalah ini dan duduk dibidang pertanian yang telah menyuarakan penolakan," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, Kamis (25/3/2021).

Ia pun berharap, rekan- rekan yang lain (anggota DPRD) ikut bersuara, mengingat Gubernur Sumsel Herman Deru pun sudah angkat bicara, menolak impor beras di Sumsel.

"Kenapa (harus ditolak impor beras) karena provinsi Sumsel ini cukup untuk cadangan dan kebutuhan beras bagi masyarakat, yang jumlahnya sangat besar sekali," capnya.

Diterangkan Firdaus, ketika impor beras terjadi, hal itu akan mengakibatklan petani- petani di Sumsel menjadi sengsara, karena harga gabahnya anjlok.

"Maka, untuk itu sekali lagi dari Partai Demokrat sesuai tagline kami Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tentu akan terus mendorong ini (tolak impor beras) agar tidak terjadi impor beras khususnya di Sumsel," tuturnya.

Sementara pengamat kebijakan publik Safran mengungkapkan, jika kebijakan impor beras oleh pemerintah itu akan merugikan rakyat khususnya para petani, mengingat Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian jadi komoditas unggulan.

"Jadi kalau bangsa agraris segoygyanya para petani itu hidup makmu, jadi ada apa kebijakan negara ini. Saya tidak melihat negara hadir untuk rakyatnya, dan setiap panen rakyat tidak terjadi cita- cita petani, tetapi jadi jerit tangis petani," ucap Safran.

Ditambahkan Safran, ia melihat masalah ini, disinyalir ada pihak- pihak atau mafia yang bermain dibelakang layar, dengan menggunakan kebijakan- kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dan mengorbankan rakyat.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved