Eks HTI dan FPI Disebut Relawan Jokowi Sebagai Kelompok yang Menghembuskan Wacana Presiden 3 Periode
Eks HTI dan FPI Disebut Relawan Jokowi Sebagai Kelompok yang Menghembuskan Wacana Presiden 3 Periode
lihat foto
Jokowi menegaskan sedari awal tidak ada niatan untuk menjadi Presiden tiga periode.
"Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak balik, ya, sikap saya nggak berubah," kata Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Selain tidak ada niat, Jokowi juga menegaskan tidak berminat menjadi presiden tiga periode.
Konstitusi kata Presiden telah membatasi jabatan presiden hanya dua periode. "Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode," kata Jokowi.
"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus yang harus kita jaga bersama-sama," sambungnya.
Baca juga: Profil Cynthiara Alona, Artis yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Keterlibatan Praktek Prostitusi
Tanggapan Anggota DPD
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thata meyakini lembaga DPD RI tidak akan menolak isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Thaha mengungkapkan, anggota DPD RI mendukung amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Namun, semata-mata terkait pokok-pokok haluan negara penataan kelembagaan MPR, dan penguatan kelembagaan DPD.
"Sementara terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 99,9 persen keyakinan saya bahwa 136 orang anggota DPD menolak amandemen UUD," ungkap Thaha kepada Tribunnews.com, Rabu (17/3/2021).
Thaha menegaskan, dirinya tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. "Saya pribadi akan bersikukuh pada sikap penolakan itu sampai akhir masa jabatan saya di DPD RI," ungkapnya.
"Jika saya mengetahui ada anggota DPD yang berpolitik transaksional dengan cara yang tidak etis terkait perubahan masa jabatan presiden, saya akan buka nama yang bersangkutan ke masyarakat," imbuh Thaha.
Thaha menilai, isu masa jabatan presiden tiga periode, hanya pancingan terhadap watak kenegarawanan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Anggaplah bahwa pada isu lain, publik mempersoalkan sikap kenegarawanan Presiden."
"Tapi khusus pada wacana penambahan periode masa jabatan presiden, jika itu benar-benar menjadi kenyataan, maka ini akan menjadi realitas yang terlalu mahal bagi reputasi Presiden dan terlalu suram bagi catatan perjalanan negara-bangsa Indonesia," ungkap Thaha.
