Berita Prabumulih

Hampir Setahun Tak Ada Kabar, Ormas PP Prabumulih Tagih Janji PT GHMMI

Kami meminta pihak GHEMMI yang menandatangani perjanjian untuk dapat mengimplementasikan seluruh butir-butir perjanjian tersebut.

Penulis: Edison | Editor: Vanda Rosetiati
tribun sumsel/edison
Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn ketika foto dengan Ketua PP Provinsi Sumsel. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn menegaskan pihaknya menagih janji realisasi kesepakatan dengan PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) yang tak kunjung dipenuhi setelah hampir setahun melakukan unjuk rasa.

Adapun point-point yang hingga saat ini tidak dipenuhi antara lain masalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan ketenagakerjaan.

"Pelaporan dampak lingkungan, data valid tenaga kerja asing yang diperoleh dari keimigrasian, proses tender melalui sistem terintegrasi, maupun CSR. Kami menilai butir-butir nota kesepakatan tersebut belum ada yang terealisasikan hingga saat ini," tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn kepada wartawan saat dibincangi pada Selasa (16/3/2021).

Dengan tidak adanya realisasi dari hasil point-point pertemuan tentu hal itu seolah perusahaan diduga tidak peduli dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut.

Padahal tidak hanya seluruh pengurus Pemuda Pancasila Prabumulih namun warga Kota Prabumulih menantikan implementasi keseluruhan butir-butir kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada pertengahan Oktober 2020 silam tersebut.

Sementara berdasarkan informasi didapat pihaknya perusahaan tersebut masih melintas dan melakukan aktivitas menggunakan fasilitas milik pemerintah kota Prabumulih.

Sedangkan APBD yang dapat diserap karena kegiatan operasional yang bukan hanya hampir keseluruhan menggunakan Fasilitas Kota Prabumulih tidak ada dan aktivitas tersebut juga berdampak langsung kepada masyarakat sekitar.

"Jangan menganggap remeh apa yang disampaikan Ormas sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Kami meminta pihak GHEMMI yang menandatangani perjanjian untuk dapat mengimplementasikan seluruh butir-butir perjanjian tersebut," ungkap Rifki.

Baca juga: Kredit Baru Lunas 6 Bulan, Motor Wanita Muda di Palembang Hilang Dibawa Kabur Pencuri

Baca juga: Update Kasus Dugaan Korupsi Lelang Jabatan Muratara, Ada 1 Tersangka Baru, Pejabat Inisial S

Lebih lanjut Ketua MPC PP Prabumulih ini menegaskan, pihak humas maupun pihak Legal Consultant PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) jangan hanya menjadi corong namun tidak bisa menyelesaikan ataupun mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

"Sehingga akibat yang ditakutkan adalah terjadinya konflik di masyarakat saat ini benar-benar terjadi" tegasnya.

Untuk diketahui, pihak PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) dan MPC Pemuda Pancasila Prabumulih telah melakukan pertemuan terkait pembahasan masalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan ketenagakerjaan yang sebelumnya demo aksi tuntutan dilakukan ormas kepemudaan itu di depan kantor PT GHEMMI.

Dalam pertemuan dua pihak tersebut di Cafe Coffee & Mee Kota Prabumulih, diketahui sementara ini ada 4 poin kesepakatan antara pihak PT GHEMMI dan MPC Pemuda Pancasila Prabumulih.

Diantaranya pertama, PT GHEMMI akan memberikan akan memberikan peluang seluruh rekanan atau vendor secara terbuka agar dapat bersinergi termasuk keterbukaan dengan pihak MPC Pemuda Pancasila Prabumulih.

Poin kedua, PT GHEMMI dan MPC (Maincont) Pemuda Pancasila Prabumulih akan berkomunikasi untuk masalah Amdal dan akan memberikan laporan semester akhir.

Ketiga, PT GHEMMI akan memberikan peluang untuk tenaga kerja (skil/non skil) kepada masyarakat lokal atau sekitar lokasi PT GHEMMI.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved