Pengakuan Partai Demokrat Soal Intel Kepolisian yang Datangi dan Mengancam Ketua DPD-DPC di Daerah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Polemik yang terjadi ditubuh Partai Demokrat hingga kini masih berlanjut.

Bahkan, sejumlah isu ikut berkembang usai digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

DPP Partai Demokrat mengaku mendapat laporan dari daerah soal intel polres yang mengancam kader partai berlambang mercy itu di tingkatan kabupaten atau kota.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, satu diantaranya adalah kader di Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Iya, saya sempat mendengar ada laporan itu. Dari beberapa daerah. Salah satunya memang Melawi, Kalbar," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).

Herzaky mengatakan, Demokrat saat ini sedang mendalami laporan tersebut.

"Sedang kami dalami, apakah benar mereka memang anggota instansi terkait, dan apakah memang ada arahan secara resmi," ujarnya.

Diketahui, isu soal intel polisi datangi Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat kubu AHY dicuitkan oleh beberapa politisi PD, di antaranya Benny K Harman.

Dalam cuitannya pada Selasa siang, Benny menyebut terdapat jajaran intelijen polres tersebut mengancam kader Demokrat di kabupaten atau kota untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti dan mereka bergerak atas perintah kapolres.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama2 pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk utk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" kata Benny lewat akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Komnas HAM Sebut TP3 Tak Miliki Bukti Tewasnya 6 Laskar FPI Sebagai Pelanggaran HAM Berat Tapi Maksa

Baca juga: 21 Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat Dipecat AHY Karena Dukung Moeldoko Dalam KLB, Kalsel Terbanyak

Baca juga: KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa Siapkan 2 Opsi Penempatan Untuk Aprilia Manganang, Masih di TNI

Mabes Polri Meminta Benny K Harman Laporkan Dugaan Intel Polres Intimidasi Pengurus Partai Demokrat

Propam Mabes Polri mengimbau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman melaporkan dugaan intel Polres dan Kapolres intimidasi pengurus partai Demokrat di daerah.

"Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki dan bahkan mengintimidasi diimbau melaporkan hal tersebut ke Propam Polri dan atau Jajaran Propam Wilayah," kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Dijelaskan Sambo, dugaan pelanggaran kode etik profesi ataupun pelanggaran disiplin personel Polri merupakan wewenang Propam Polri.

"Propam Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat agar setiap pelanggaran Anggota Polri baik pelanggaran disiplin dan Kode etik profesi Polri dilaporkan resmi melalui pelayanan aduan di Mabes Polri dan Jajaran Wilayah," jelas dia.

Lebih lanjut, Sambo memastikan Propam Polri akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Laporan itu akan diselidiki secara profesional dan transparan.

"Pelaporan resmi akan segera ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan apabila ada tindakan pelanggaran Anggota Polri akan segera diumumkan secara terbuka, transparan dan akuntabel," jelasnya.

Hingga saat ini, Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dugaan intel Polres dan Kapolres intimidasi pengurus partai Demokrat.

Intel Polisi Diduga Datangi DPC-DPD Demokrat, Rachland Nashidik: Tak Usah Beri Apapun yang Diminta

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi isu adanya intelijen (Intel) polisi mendatangi beberapa kader DPC dan DPD.

Diduga, intel polisi ini mengancam dan meminta data keanggotaan Partai Demokrat kubu pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rachland menyebut para kader tak perlu memberi apapun yang diminta oleh intel polisi, melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Rabu (10/3/2021).

Akan tetapi, DPC dan DPD Partai Demokrat juga tak perlu menaruh curiga pada polisi terlalu jauh.

"Santai saja. Tidak usah beri apapun yang diminta."

"Tidak usah mau diancam. Tapi tidak perlu bercuriga terlalu jauh," tulis Rachland.

Menurutnya, wajar saja jika ada polisi mencari informasi soal isu Demokrat, yang kini sedang meledak di tengah masyarakat.

Sebab, kata dia, polisi dalam hal ini merasa bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan nasional (Kamtibnas).

"Polisi bertanggungjawab terhadap Kamtibmas."

"Wajar saja bila mencari informasi intelejen tentang kasus yang meledak di masyarakat," lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, dugaan isu intel polisi datangi Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat kubu AHY dicuitkan oleh politikus PD, Benny K Harman.

Pada cuitannya, @BennyHarmanID, ia mengatakan ada beberapa intelijen (Intel) Polres mengancam kader Demokrat di kabupaten atau kota untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti.

Isunya, intel polisi tersebut bergerak atas perintah Kapolres mereka.

Bahkan, ada yang pula dibujuk untuk bergabung dengan Demokrat versi Moeldoko.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai."

"Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman."

"Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" tulis Benny, Selasa (9/3/2021).

Kabar ini pun dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Menurutnya, peristiwa itu salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Herzaky berkata, kader Demokrat di kota/kabupaten didatangi sosok yang mengaku dari intelijen polres atau instansi lain, diberitakan Tribunnews sebelumnya.

Reaksi Mabes Polri

Kepala Divis Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Polri akan mengecek informasi yang mengatakan, ada dugaan ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah.

Ancaman itu bertalian dengan gelaran kongres luar biasa (KLB) yang digagas sejumlah eks kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kami cek dulu kebenarannya," kata Argo, diketahui Tribunnews sebelumnya, Selasa (9/3/2021).

Menurut Argo, tugas pokok anggota Polri sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menegaskan, anggota Polri tidak berpolitik.

“Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas,” ucap dia.

Argo pun mengatakan, jika kabar itu benar, anggota yang bersangkutan akan ditindak tegas.

(Tribunnews.com/Shella/Reza Deni/Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat Ungkap soal Intel Kepolisian yang Datangi Ketua DPD-DPC: Satu Satunya di Melawi.