Jhoni Benarkan Ada Campur Tangan Pemerintah dalam Kongres Partai Demokrat, Sindr SBY

TRIBUNSUMSEL.COM - Mantan kader Demokrat blak-blakan bahwa ada campur tangan pemerintah saat kongres Demokrat.

Campur tangan pemerintah itu terjadi tahun 2010.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen, membantah isu pemerintah beri dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali," kata Jhoni, saat konferensi pers di Rumah Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021)

"Campur tangan pemerintah yang paling tinggi, ya pelaksanaan kongres pada 2010," jelas Jhoni.

"Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri saat itu menjadikan Andi Malarangeng ketua umum," sambungnya. 

Dia melanjutkan, loyalitas kader Partai Demokrat pada 2010 tak perlu diragukan. 

"Namun, setelah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketua umum, mengambil secara gratis melalui KLB karena Anas Urbaningrum (politisi Partai Demokrat)," jelas Jhoni.

"Justru keringat mereka yang diambil walaupun diakui menjadi kantor gedung DPP Demokrat. Presiden ke mana kok tidak bikin kantor, itu kami pertanyakan," sambungnya. 

Jhoni pun seolah menyindir SBY lantaran dinilai tak dapat memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat Presiden.

"Kantor saja gratis dua belas tahun di DPP. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," kata Jhoni.

Kantor DPP Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda Rawamangun

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara menggelar konferensi pers di kediaman Moeldoko yang sempat diklaim sebagai kantor sementara DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Akan tetapi, isu itu ditepis oleh Darmizal sebagai penggagas KLB.

"Tempat ini adalah kediaman pribadi Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Doktor Haji Moeldoko," kata Darmizal di Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).