Breaking News:

Berita Muratara

Bupati Devi Suhartoni Minta Inventarisir Ulang Kendaraan Dinas, 1 Pejabat Hanya Boleh 1 Mobil Dinas

Sebanyak 78 unit kendaraan dinas aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dikumpulkan depan kantor bupati, Senin (8/3/2021).

TRIBUN SUMSEL/RAHMAT AIZULLAH
Kendaraan dinas aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dikumpulkan depan kantor bupati untuk diinventarisasi ulang, Senin (8/3/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Sebanyak 78 unit kendaraan dinas aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dikumpulkan depan kantor bupati, Senin (8/3/2021).

Tujuannya untuk didata ulang dan dilakukan pengecekan guna mengetahui penggunaannya dan kondisi fisik kendaraan.

Pengecekan dilakukan oleh tim inventarisir ulang dan penyelamatan aset milik Pemkab Muratara.

Itu berdasar surat keputusan Bupati Muratara Nomor 400/KPTS/IV/MRU/2021 tertanggal 3 Maret 2021.

Ketua Tim Penyelamatan Aset, Aipi Gustori mengatakan sebanyak 78 unit kendaraan dinas aset Pemkab Muratara terdiri dari berbagai merek.

Mulai dari mobil merek Isuzu, Toyota, Daihatsu, hingga bus sekolah dan truk pengangkut sampah, serta alat berat dan mobil kren untuk perawatan lampu jalan.

"Kendaraan-kendaraan ini kita kumpulkan dulu, ini perintah langsung Bapak Bupati, mau kita inventarisir ulang," ujar Aipi.

Baca juga: Kesaksian Keluarga Korban Tewas Diracun Menantu, Tersangka Sempat Beri Kabar Palsu

Baca juga: Bawa 1 Kg Sabu Kurir Narkoba Diupah Rp 10 Juta, Ditangkap Saat Hendak Antar Barang ke Pemesan

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 78 unit kendaraan dinas tersebut terdiri dari mobil operasional sekretariat daerah berjumlah 36 unit.

Kemudian mobil sekretariat daerah yang dipinjampakai kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak 24 unit.

Serta mobil sekretariat daerah yang dipinjampakai instansi vertikal sebanyak 28 unit.

"Dengan dikumpulkannya semua mobil dinas ini, maka akan diinventarisir kembali supaya jelas penggunaannya," kata dia.

Menurut Aipi, Bupati Muratara Devi Suhartoni sudah menegaskan bahwa pejabat tidak boleh lagi menggunakan lebih dari satu unit kendaraan dinas.

"Pendataan ulang ini untuk efektivitas pengunaan kendaraan milik Pemkab Muratara, tentunya ini untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat," katanya.

Ikuti Kami di Google Klik

Penulis: Rahmat Aizullah
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved