Ketua Demokrat Kepri Apri Sujadi Dalam Tekanan, Ini Dugaan Ancaman Jika Tak Menghadiri KLB

TRIBUNSUMSEL.COM-Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso membeberkan modus oknum panitia Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, mengajak pengurus daerah untuk hadir.

Termasuk yang dilakukan kepada Ketua DPD Demokrat Kepulauan Riau (Kepri) Apri Sujadi.

Apri kini telah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri.

Santoso menyebut, ada intimidasi dilakukan oknum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya infokan kepada kader, oknum-oknum KLB Medan Deli Serdang itu sedang melakukan intimidasi dan mempengaruhi untuk bergabung kepada kelompok mereka," jelasnya di Sekretariat DPD Parti Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/3/2021).

Ketika ditanya lebih lanjut siapa yang intimidasi oleh awak media, Santoso menjelaskan hal tersebut terjadi kepada satu diantara koleganya.

"Salah satu Ketua DPD kolega saya. Ketua DPD Kepulauan Riau datang ke Kongres itu karena ada tekanan dari pihak mereka," ujar Santoso.

"Jika teman saya tidak hadir maka proses hukum yang dituduhkan yang bersangkutan akan diproses. Dan ini bagian dari kezaliman dilakukan mereka dan saya memang oknum-oknum di lingkar kekuasaan melakukan ini," sambungnya.

Ia menduga ada iming-iming uang maupun jabatan dalam KLB Deli Serdang tersebut.

"Iming-iming uang? Sudah pasti, tidak mungkin mereka dapat tanpa diiming-imingi sesuatu baik itu mungkin uang, mungkin juga jabatan kita KLB abal-abal disahkan oleh pemerintah menggantikan AHY," tandasnya.

Apri Sujadi Dipecat

Apri Sujadi, Ketua DPD Demokrat Kepulauan Riau (Kepri) telah menjadi perbincangan hangat sejak fotonya beredar hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Selang beberapa hari, Apri Sujadi akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai ketua DPD Demokrat Kepri.

Posisinya kini diisi Renanda yang berstatus Plt.

Kabar pemecatan Apri Sujadi dari pimpinan Partai Demokrat Kepri itu dibenarkan Sekretaris DPD Demokrat Kepri, Husnizar Hood.

Ia juga membenarkan, pemecatan Apri Sujadi dari DPD Demokrat Kepri terkait kehadirannya pada Kongres Luar Biasa/ KLB di The Hill Resort Sibolangit Jalan Letjend Jamin Ginting Kilometer 45,3 Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya Ketua DPD Demokrat Kepri yang dipecat dari jabatannya.

Ketua DPC Karimun Iwan Kusuma Admaja juga dipecat dengan kasus yang sama.

Jabatannya diganti dengan status Plt.

"Iya," jawabnya singkat saat dikonfirmasi TribunBatam.id, Minggu (7/3/2021).

Sebelumnya kabar jika Apri Sujadi ikut serta dalam KLB di Sumut yang menghasilkan Moledoko sebagai Ketua sempat viral di media sosial.

Kabar itu pun disertakan foto yang mirip dengan Bupati Bintan tersebut.

Husnizar Hood pun sebelumnya mengultimatum kader Demokrat Kepri yang ikut dalam KLB di Sumut itu.

Ia menegaskan, ada sanksi tegas jika ada yang tetap ikut dalam KLB di The Hill Resort Sibolangit jalan Letjend Jamin Ginting KM. 45,3 Suka Makmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara itu.

Tak main-main, sanksinya mulai dari pemecatan hingga pencopotan status dari anggota dewan jika duduk di kursi legislatif.

Husnizar Hood begitu menanggapi serius soal KLB yang dianggapnya tidak jelas itu.

Rapat koordinasi pun Diadakan Sabtu (6/3/2021) di Kota Batam," tegasnya, Jumat (5/3/2021).

"Kepri solid. jika ada yang hadir, ada sanksi pemecatan baik di partai atau legislatif jika anggota dewan," tegasnya.

Rapim Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, konflik yang membelit partai yang dipimpinnya bukan semata permasalahan internal partai.

Berbicara saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021), AHY juga mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tetap KLB ilegal dan mencederai masa depan demokrasi di Indonesia.

"Saya tegaskan di sini, ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia," katanya saat membuka Rapim.

"Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya sendiri," lanjut AHY. AHY menegaskan akan mengerahkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Itu biasa (sakit hati), dan kami juga punya segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai," ungkapnya.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Moeldoko saat ini merupakan pejabat ring 1 di Pemerintahan Jokowi dan menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021).

Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing-masing DPD yang hadir.

Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie.

Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.

Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.

Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka. "Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta dan Tribunbatam