Sejarah 4 KLB Partai yang Pernah Hebohkan Indonesia, Ada Aksi Pemukulan Hingga Demo Kader

Dualisme ini juga memicu pertumpahan darah pada 27 Juli 1996. Massa pendukung Soerjadi dengan bantuan aparat pemerintah merebut paksa kantor DPP PDI dari massa pendukung Megawati.

Megawati akhirnya membuat partai sendiri: PDI Perjuangan. 

PDIP berhasil memenangi pemilu 1999. Sementara, PDI kalah total pada pemilu 1997 dan 1999.

2. Desakan Muktamar Luar Biasa Partai Pembangunan Bangsa

PPP sempat sedikit berjaya pada pemilu 1997. Partai pimpinan Buya Ismail Hasan ini berhasil meraih 25,3 juta suara dan mendapat 20,94 persen kursi DPR RI.

Namun, perolehan suara PP anjlok saat era multipartai pada pemilu 1999 dan pemilu 2004.

Penceramah Zainuddin MZ tak puas dengan kondisi ini kemudian mendirikan partai tandingan, yaitu PPP Reformasi. Belakangan, partai ini berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR).

Di sisi lain, kader lain hendak memaksa menyelenggarakan muktamar luar biasa untuk menggantikan Hamzah Haz. Hampir setiap hari kantor DPP PPP didemo oleh kader sendiri setelah kekalahan dalam pemilu 2004.

Baca Juga: Rajin Catat Langkah, Ini Sosok Pak Dadang Si Dewa Kipas yang Kalahkan Gamer Catur Dunia di Chess.com

Suryadharma Ali berusaha menggerakan penyelenggaran Silaturahmi Nasional pada Februari 2005. Rencananya, acara itu hendak berubah menjadi muktamar luar biasa. Namun, rencana ini gagal.

Suryadharma Ali baru bisa terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP pada muktamar di Jakarta tahun 2007. Ia menjabat untuk periode 2007-2011.

Karena performa buruk saat pemilu 2009, giliran Suryadharma Ali menghadapi ancaman pelengseran. Aliansi Sayap PPP sempat menduduki kantor DPP PPP pada April 2009.

Namun, tuntutan menggelar muktamar luar biasa ini tak terwujud. Suryadharma malah kembali terpilih pada Muktamar VIII PPP di Bandung tahun 2011.

3. KLB Partai Demokrat 2013

Pada 2013 Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum pada 23 Februari 2013.